Pertama, pemerintah ingin meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program. Kedua, pemerintah ingin memastikan satuan pendidikan memanfaatkan bantuan revitalisasi dan digitalisasi secara tepat.
Ketiga, pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi dalam memfasilitasi, mendampingi, memantau, dan mengendalikan pelaksanaan program.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom, Papua, Deivy Regar, menyatakan pihaknya mendukung penuh program revitalisasi dan ikut mendampingi sekolah sejak tahap awal.
“Dukungan Dinas Pendidikan untuk program revitalisasi ini kami mendukung penuh. Kami melakukan pendampingan mulai dari tahap awal perencanaan, pendataan kondisi satuan pendidikan, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah sampai juga melakukan pendampingan pada proses pelaksanaannya,” kata Deivy.
Deivy berharap pemerintah terus memperluas program tersebut untuk menjawab kebutuhan satuan pendidikan, termasuk kebutuhan digitalisasi pembelajaran.
Ia juga mendorong pemerintah memperkuat pelatihan bagi guru agar mereka mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal, terutama di wilayah 3T yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.
Pemda Siapkan Dukungan Anggaran
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Barat, Mario, menilai penandatanganan Nota Kesepakatan memperkuat kesepahaman pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program revitalisasi.
Menurut Mario, satuan pendidikan menjalankan program sebagai pelaksana, sedangkan dinas pendidikan memberikan pendampingan agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo juga menyatakan pemerintah provinsi telah menyiapkan dukungan anggaran untuk mendampingi program revitalisasi dan digitalisasi.
“Kita dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan dukungan nyata, kita sudah siapkan alokasi anggaran khusus untuk pendampingan kegiatan revitalisasi dan digitalisasi,” jelas Reza.
Kemendikdasmen berharap kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pemerataan sarana pendidikan, memperkuat pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta memastikan bantuan pemerintah benar-benar menjangkau sekolah yang paling membutuhkan.
Dengan target revitalisasi 100.000 satuan pendidikan pada 2027, pemerintah berharap jumlah sekolah yang memperoleh revitalisasi secara kumulatif mendekati 200.000 satuan pendidikan.
Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersempit kesenjangan layanan pendidikan antardaerah di Indonesia.
