BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Proses pengisian dan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) beberapa waktu lalu, masih menjadi tanda tanya dan perhatian publik.
Kali ini sorotan datang dari Aliansi Masyarakat Bersatu Bandung Barat yang menyampaikan pengaduan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ketua Ombudsman RI dan Inspektorat Jenderal Kemendagri, pada Senin (12/10/2026).
Aliansi masyarakat meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap penerapan manajemen talenta serta proses penempatan pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
Pengaduan itu menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari transparansi pemetaan talenta aparatur sipil negara (ASN), validitas data kandidat, dugaan percepatan pelantikan untuk mengakomodasi pejabat tertentu, hingga potensi konflik kepentingan dan intervensi politik dalam pengisian jabatan.
Aliansi masyarakat menegaskan, laporan tersebut bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan individu ataupun mempersoalkan pejabat yang telah dilantik. Langkah itu disebut sebagai upaya mendorong tata kelola kepegawaian yang objektif, transparan, profesional, dan berlandaskan sistem merit.
TRANSPARANSI MANAJEMEN TALENTA DIPERTANYAKAN
Salah satu hal yang diminta untuk diperiksa adalah proses sosialisasi manajemen talenta di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Aliansi memperoleh informasi bahwa sosialisasi kebijakan tersebut diduga belum menjangkau seluruh ASN secara merata.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai kesetaraan akses informasi bagi pegawai yang berpotensi masuk dalam kelompok talenta dan mengikuti pengembangan karier.
Selain sosialisasi, validitas data yang digunakan dalam pemetaan talenta juga menjadi perhatian. Mereka meminta BKN memeriksa sumber data, mekanisme verifikasi, indikator penilaian, bobot setiap komponen, hasil pemetaan kompetensi dan potensi, serta pihak yang bertanggung jawab atas proses penilaian.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting agar penentuan kandidat pengisi jabatan tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kompetensi, kinerja, potensi, dan kebutuhan organisasi.
BKN sendiri menempatkan manajemen talenta sebagai instrumen untuk mendukung pengisian jabatan berdasarkan pemetaan potensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi.
ADA DUGAAN PERCEPATAN PELANTIKAN DAN SEGERA DITELUSURI
Mereka juga meminta BKN menelusuri informasi mengenai dugaan percepatan proses pelantikan yang disebut-sebut berkaitan dengan upaya mengakomodasi atau mengamankan posisi pejabat tertentu yang mendekati batas usia pensiun.
Dalam laporan tersebut, Aliansi masyarakat tidak menyatakan informasi itu sebagai fakta yang telah terbukti. Namun, mereka meminta agar proses pengisian jabatan diperiksa melalui dokumen dan kronologi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemeriksaan yang diminta mencakup waktu pembentukan kelompok talenta, penetapan kandidat, kebutuhan organisasi, rencana suksesi, usia dan masa kerja kandidat, dasar rekomendasi, hingga alasan penentuan waktu pelantikan.
Menurut Aliansi, penelusuran tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan pengangkatan pejabat didasarkan pada kebutuhan organisasi dan ketentuan kepegawaian, bukan pertimbangan yang menyimpang dari prinsip meritokrasi.
REKAM JEJAK PEJABAT DAN POTENSI BERBAU KONFLIK KEPENTINGAN
Sorotan berikutnya berkaitan dengan rekam jejak salah satu pejabat yang dilantik. Dalam pengaduannya, Aliansi menyebut adanya informasi mengenai kebijakan pejabat tersebut ketika menduduki jabatan sebelumnya yang dikaitkan dengan dua keputusan atau putusan yang melibatkan BKN dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Aliansi meminta agar informasi tersebut diuji berdasarkan dokumen resmi. Mereka juga meminta BKN memastikan apakah rekam jejak pengambilan keputusan, kinerja, integritas, dan kepatuhan terhadap regulasi telah menjadi bagian dari penilaian kandidat.
Selain itu, laporan tersebut menyinggung dugaan keterlibatan seorang pejabat yang kemudian dilantik dalam kepanitiaan atau proses seleksi.
