Apabila informasi itu benar, mereka meminta pemeriksaan mengenai kedudukan pejabat tersebut, keterlibatannya dalam penilaian kandidat, akses terhadap data peserta, kewenangan dalam pengambilan keputusan, serta mekanisme pencegahan konflik kepentingan.
Persoalan ini perlu ditelaah berdasarkan bukti dan dokumen yang tersedia. Keterlibatan dalam suatu tahapan seleksi tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran, tetapi potensi konflik kepentingan perlu diperiksa apabila terdapat perangkapan peran atau kewenangan yang dapat memengaruhi objektivitas proses.
PANGKAT, PENGALAMAN, DAN REKAM KARIER ASN IKUT DISOROT
Dalam pengaduan yang sama, Aliansi masyarakat meminta penjelasan mengenai informasi bahwa salah satu pejabat yang dilantik disebut memiliki pangkat lebih rendah dibandingkan ASN yang berada dalam struktur bawahannya.
Mereka mengakui bahwa perbedaan pangkat tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, kesesuaian penempatan pejabat tetap perlu diperiksa berdasarkan persyaratan jabatan, standar kompetensi, kelas jabatan, dan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
Masyarakat juga meminta BKN menelaah sejauh mana Daftar Urut Kepangkatan (DUK), masa kerja, pengalaman jabatan, kompetensi, kinerja, serta rekam karier diperhitungkan dalam pengisian jabatan.
Aliansi masyarakat memahami bahwa sistem merit tidak berarti pegawai dengan pangkat tertinggi harus otomatis mendapatkan promosi. Kendati demikian, keputusan pemilihan kandidat semestinya dapat dijelaskan melalui dasar penilaian yang objektif dan terdokumentasi.
Dengan demikian, pegawai yang tidak terpilih tetap dapat mengetahui bahwa proses penempatan jabatan dilaksanakan berdasarkan kriteria yang jelas, bukan pertimbangan di luar kebutuhan organisasi.
Dugaan Intervensi Politik Diminta Diverifikasi
Bagian lain yang dinilai perlu mendapatkan perhatian adalah informasi mengenai dugaan intervensi politik dan kemungkinan kesepakatan nonmerit dalam penempatan pejabat.
Aliansi masyarakat meminta BKN memeriksa apakah terdapat pengaruh pihak tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam proses pengisian JPT di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Dugaan tersebut merupakan bagian dari materi pengaduan dan belum dapat dinyatakan terbukti tanpa pemeriksaan serta bukti pendukung. Meski begitu, Aliansi menilai klarifikasi dari lembaga berwenang penting untuk menjaga kepercayaan ASN terhadap proses pengembangan karier.
Secara regulasi, Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen ASN, termasuk tahapan penerapan, pengukuran, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan. Regulasi tersebut berstatus berlaku.
Prinsip sistem merit menghendaki pengelolaan ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
POSISI TALENTA DALAM MATRIKS 9 BOX JADI PERHATIAN
Aliansi masyarakat turut meminta pemeriksaan atas informasi mengenai dugaan adanya pejabat JPT yang berada pada kotak di bawah Box 7 dalam pemetaan manajemen talenta.
Dalam sistem 9 Box Matrix, ASN dikelompokkan berdasarkan dimensi kinerja dan potensi. BKN menjelaskan bahwa kelompok pada Box 7, 8, dan 9 dipersiapkan untuk mengisi jabatan target, termasuk jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi setingkat lebih tinggi, sesuai ketentuan serta kebutuhan organisasi.
Ketentuan teknis percepatan pembangunan manajemen talenta juga mengatur penggunaan kelompok rencana suksesi dari Box 7, 8, dan/atau 9 dalam mekanisme pengisian jabatan melalui manajemen talenta.
Atas dasar itu, Aliansi meminta BKN memverifikasi posisi talenta para pejabat yang dilantik pada saat proses pengisian jabatan berlangsung, termasuk kesesuaian hasil pemetaan dengan kandidat yang ditetapkan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara hasil pemetaan dan proses pengangkatan, Aliansi meminta agar dasar keputusan tersebut dijelaskan berdasarkan dokumen, kebutuhan organisasi, dan aturan yang berlaku.
