BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan pentingnya penataan, pengamanan, dan transparansi pengelolaan barang milik daerah. Seluruh aset pemerintah harus memiliki status hukum yang jelas, tertib secara administrasi, serta dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Jeje dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat, Senin (12/10/2026), saat menyampaikan persetujuan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda), yakni perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dalam penyampaiannya, Jeje menekankan bahwa aset daerah merupakan kekayaan publik yang pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, pengelolaan aset tidak cukup hanya mengandalkan pencatatan administrasi. Pemerintah daerah juga harus memastikan legalitas kepemilikan, keamanan fisik, keakuratan data, serta kejelasan pemanfaatan setiap aset.
“Setiap aset harus jelas statusnya, tertib administrasinya, terjaga keamanannya, dan optimal pemanfaatannya,” demikian penegasan Jeje dalam pidatonya.
Aset Bermasalah Harus Dituntaskan
Jeje mengapresiasi hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) X DPRD Bandung Barat yang memberikan sejumlah rekomendasi terkait pengelolaan barang milik daerah.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian di antaranya penyelesaian aset limpahan dari Kabupaten Bandung, sertifikasi tanah, penertiban administrasi, serta optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah.
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Pemkab Bandung Barat menyatakan berkomitmen mempercepat penyelesaian legalitas dan pengamanan aset, terutama tanah yang belum bersertifikat serta aset yang proses serah terimanya belum tuntas.
Pemerintah daerah juga akan memperkuat inventarisasi, penatausahaan, dan sistem informasi aset agar seluruh data dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, setiap perangkat daerah diminta meningkatkan tanggung jawab dalam memelihara dan mengamankan aset yang berada dalam penguasaannya.
Pengawasan juga akan diperkuat, termasuk terhadap aset yang rusak, hilang, maupun tidak lagi memiliki nilai guna. Penanganannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jeje menegaskan, pemanfaatan aset pemerintah harus dilakukan secara sah dan transparan sehingga dapat mendukung peningkatan pelayanan publik sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola kekayaan daerah yang lebih akuntabel dan mengurangi potensi aset terbengkalai atau tidak termanfaatkan secara optimal.
Regulasi Perhubungan Disesuaikan dengan Kebutuhan
Selain pengelolaan aset, rapat paripurna tersebut membahas perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
Jeje menyampaikan bahwa sektor perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, meningkatkan keterhubungan antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat.
Karena itu, penyesuaian regulasi dinilai diperlukan agar penyelenggaraan transportasi daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan kondisi di lapangan.
Pemkab Bandung Barat mengapresiasi pembahasan Pansus IX, khususnya mengenai penataan terminal, pengelolaan parkir, keselamatan transportasi, perizinan, serta kajian subsidi angkutan.
Pembahasan juga mencakup potensi pengembangan transportasi air di kawasan Waduk Saguling dan Waduk Cirata.
Menurut Jeje, berbagai aspek tersebut perlu diperhatikan untuk membangun sistem perhubungan yang aman, tertib, dan terintegrasi.
Pemerintah daerah pun menyatakan komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan di sektor transportasi agar keberadaannya dapat mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Dua Raperda Disetujui untuk Ditetapkan
Dalam forum tersebut, Jeje menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bandung Barat, khususnya Pansus IX dan Pansus X, atas pembahasan serta penyempurnaan kedua rancangan peraturan daerah tersebut.
