Ia menilai masukan dan rekomendasi DPRD menjadi bagian penting untuk memastikan regulasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyatakan menerima dan menyetujui kedua raperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kedua regulasi itu diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan kepastian dalam pengelolaan sektor perhubungan dan kekayaan daerah.
Pemkab Bandung Barat juga menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan selama pembahasan dan memastikan pelaksanaan peraturan daerah berjalan secara efektif, transparan, serta bertanggung jawab.
Dengan persetujuan tersebut, perhatian berikutnya tertuju pada pelaksanaan regulasi, terutama dalam memastikan penataan aset benar-benar berjalan dan pengelolaan transportasi semakin memberikan manfaat bagi masyarakat Bandung Barat.
