BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kamis (29/10/2026) kembali menjadi sorotan. Hendrik Irawan, mitra pelaksana MBG di Kabupaten Bandung Barat, melontarkan kritik terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilainya menyulitkan mitra dalam menjalankan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hendrik menyoroti persoalan penerapan aturan baru serta dana operasional yang menurut keterangannya belum kunjung dicairkan. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak terhadap keberlangsungan sejumlah dapur SPPG di berbagai daerah.
Melalui akun TikTok @hendrikirawanmbg dalam unggahan yang disebut dipublikasikan dua hari sebelum pemberitaan ini, Hendrik menyampaikan bahwa kebijakan baru BGN dinilai menambah beban para mitra. Ia juga menyinggung adanya sejumlah dapur SPPG yang berhenti beroperasi akibat persoalan tersebut.
Dalam keterangannya, Hendrik menyebut sekitar 260 SPPG di Jawa Tengah telah tutup. Sementara itu, di Jawa Barat, ia mengklaim terdapat sekitar 800 SPPG yang turut berhenti beroperasi.
Angka-angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan Hendrik dan masih memerlukan verifikasi melalui data resmi BGN maupun pemerintah terkait. Belum terdapat keterangan terkonfirmasi mengenai jumlah dapur yang benar-benar tutup permanen, berhenti sementara, ataupun mengalami kendala operasional lainnya.
DANA OPERASIONAL JADI SOROTAN
Persoalan pencairan dana operasional menjadi salah satu hal yang disoroti Hendrik. Menurutnya, keberlangsungan layanan MBG tidak dapat dilepaskan dari kepastian pembiayaan dan penerapan aturan yang bisa dijalankan para mitra di lapangan.
Operasional dapur SPPG membutuhkan pembiayaan untuk mendukung penyediaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, serta kebutuhan pelayanan lainnya. Apabila pencairan dana mengalami hambatan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kelancaran kegiatan dapur.
Karena itu, persoalan yang disampaikan para mitra perlu mendapat penjelasan terbuka dari BGN, terutama mengenai mekanisme pencairan dana, ketentuan operasional terbaru, serta langkah penyelesaian bagi SPPG yang mengalami kendala.
Kepastian tersebut penting agar persoalan administratif maupun pembiayaan tidak berlarut-larut dan mengganggu pelaksanaan program yang menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
LAYANAN SISWA JANGAN SAMPAI TERGANGGU
Di sisi lain, keberlangsungan layanan kepada penerima manfaat juga menjadi perhatian. Hendrik menilai persoalan yang dihadapi mitra perlu dilihat dari dampaknya terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk siswa yang belum memperoleh layanan makan bergizi secara rutin.
Namun, klaim mengenai masih adanya sekolah yang belum menerima MBG perlu ditelusuri lebih lanjut melalui data penerima manfaat, cakupan layanan setiap wilayah, serta penjelasan dari instansi yang bertanggung jawab.
Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan persoalan operasional di tingkat SPPG tidak berujung pada terhambatnya distribusi makanan kepada para penerima manfaat.
Program MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada kepastian aturan, kesiapan dapur, kelancaran distribusi, dan koordinasi antarpihak yang terlibat.
BGN PERLU BERIKAN PENJELASAN
Kritik yang disampaikan Hendrik membuka ruang bagi BGN untuk menjelaskan kondisi aktual operasional SPPG di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Penjelasan tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai penyebab berhentinya sejumlah dapur, apabila hal itu terkonfirmasi, serta langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengatasinya.
BGN juga perlu memberikan kejelasan mengenai status pencairan dana operasional, penerapan kebijakan terbaru, dan mekanisme penyelesaian bagi mitra yang merasa terdampak.
