BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Jika persoalan ketepatan waktu dan sinkronisasi perencanaan kembali muncul dalam APBD Perubahan Kabupaten Bandung Barat, maka evaluasi tersebut perlu dipandang sebagai momentum pembenahan sistem penganggaran, bukan sekadar pekerjaan memperbaiki dokumen.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan memiliki dasar perencanaan, sasaran yang jelas, serta kesiapan untuk dilaksanakan.
Evaluasi yang memerintahkan penyempurnaan tidak otomatis berarti seluruh APBD ditolak. Substansi catatan evaluasi harus dilihat satu per satu.
Karena itu, surat hasil evaluasi gubernur beserta nomor, tanggal, dan butir rekomendasinya perlu diperiksa sebelum menyimpulkan bahwa Raperda APBD-P KBB telah ditolak secara keseluruhan.
Hal yang juga patut menjadi perhatian adalah pengalaman evaluasi RAPBD KBB tahun 2026. Sebuah pemberitaan pada Januari 2026 mengangkat catatan mengenai ketidaktepatan waktu sejumlah tahapan penyusunan serta komposisi belanja daerah.
ADA BEBERAPA SEKTOR YANG BUTUH PERHATIAN SERIUS
- Infrastruktur jangan hanya menjadi angka dalam APBD
Jangan sampai keterbatasan waktu pelaksanaan APBD Perubahan justru mendorong kegiatan fisik dilaksanakan secara terburu-buru tanpa persiapan teknis yang memadai.
- Pendidikan dan kesehatan tidak boleh menjadi korban penyesuaian anggaran
DPRD sebelumnya menyoroti pengurangan anggaran Dinas Pendidikan sekitar Rp23,80 miliar dalam pembahasan perubahan anggaran.
Catatan ini harus dijawab dengan penjelasan terbuka. Apakah pengurangan tersebut berasal dari efisiensi, pergeseran kegiatan, atau perubahan kebutuhan?
Begitu pula sektor kesehatan. Penyesuaian anggaran harus tetap menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan, pelayanan puskesmas, kebutuhan ambulans, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
- Ekonomi desa dan UMKM membutuhkan kepastian program
Bandung Barat memiliki potensi pertanian, peternakan, pariwisata, dan UMKM yang tersebar di berbagai kecamatan.
Pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada proyek infrastruktur, tetapi juga memperkuat produktivitas ekonomi masyarakat.
Bantuan keuangan desa, program pemberdayaan ekonomi, dan dukungan kepada pelaku UMKM harus memiliki sasaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Penanganan kemiskinan dan persoalan sosial harus menjadi prioritas
Persoalan stunting, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, serta kebutuhan kelompok rentan tidak bisa menunggu sampai konflik pembahasan anggaran selesai.
Pemerintah daerah harus memastikan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap berjalan.
APBD 2027 AKAN MENJADI UJIAN BERIKUTNYA BAGI DPRD DAN TAPD
Salah satu persoalan yang tidak boleh diabaikan adalah dampak ketidakharmonisan tersebut terhadap penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan anggaran 2027 membutuhkan komunikasi yang lebih awal dan terstruktur. Jangan sampai persoalan yang terjadi dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 kembali terulang.
Ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan:
- Memastikan setiap usulan program berdasarkan kebutuhan dan dokumen perencanaan.
- Membuka ruang pembahasan anggaran yang transparan dan dapat diuji.
- Menghindari perubahan alokasi anggaran tanpa argumentasi teknis yang jelas.
- Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program setiap OPD.
- Memastikan aspirasi masyarakat dan hasil reses DPRD terakomodasi melalui mekanisme perencanaan yang sah.
Arah pembangunan KBB berpotensi kehilangan fokus jika persoalan anggaran tidak segera diselesaikan. Persoalan DPRD dan TAPD seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap arah pembangunan Kabupaten Bandung Barat.
