Dugaan penggunaan uang perusahaan untuk kepentingan penanganan perkara hukum, ditambah temuan dokumen pertanggungjawaban yang diduga fiktif, memperlihatkan persoalan serius dalam pengawasan penggunaan kas perusahaan.
Dana perusahaan daerah semestinya dikelola berdasarkan kepentingan operasional, pelayanan publik, serta ketentuan tata kelola perusahaan yang baik.
Kini, penyidikan Kejati Jawa Timur akan menjadi ujian dalam mengungkap secara terang benderang bagaimana uang kas PDTS KBS dapat dikeluarkan hingga mencapai Rp3,27 miliar tanpa pertanggungjawaban yang memadai.
Seluruh dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan. Asas praduga tidak bersalah harus tetap dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (SNT)

