Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL JATIM

Kasus Korupsi PDTS KBS, Kejati Jatim Tahan Dua Direksi, Pengawas dan Seorang Advokat

Kasus Korupsi PDTS KBS, Kejati Jatim Tahan Dua Direksi, Pengawas dan Seorang Advokat

Permintaan itu disebut mendapat persetujuan dari NW dan MN.

Namun, pengeluaran uang perusahaan tidak berhenti pada jumlah tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan, permintaan dana terus meningkat hingga total uang yang dikeluarkan dari kas PDTS KBS mencapai Rp2,41 miliar.

Ironisnya, dana miliaran rupiah tersebut disebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jawa Timur. Proses pemeriksaan perkara pun tetap berjalan.

Temuan ini menjadi salah satu bagian penting dalam konstruksi dugaan korupsi yang kini menjerat empat tersangka.

Penyidik juga mengungkap dugaan adanya upaya membuat pengeluaran uang perusahaan tersebut terlihat seolah-olah sebagai kegiatan resmi PDTS KBS.

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana, keempat tersangka diduga bersekongkol menyusun sejumlah dokumen yang tidak mencerminkan transaksi sebenarnya.

Dokumen yang dimaksud meliputi perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, dokumen review standar operasional prosedur (SOP) KBS, perjanjian kerja sama (PKS) fiktif, serta kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan layanan hukum litigasi.

Seluruh dokumen tersebut diduga digunakan untuk memberikan kesan bahwa pengeluaran kas perusahaan sebesar Rp2,41 miliar merupakan pembayaran atas kegiatan jasa hukum yang sah.

Dengan demikian, penyidik menduga terdapat rekayasa administrasi untuk menutupi penggunaan uang perusahaan yang berkaitan dengan upaya penghentian penanganan perkara hukum.

Dugaan tersebut kini menjadi bagian dari materi penyidikan Kejati Jawa Timur.

Selain dugaan penggunaan uang perusahaan untuk kepentingan penanganan perkara hukum, penyidik juga menemukan sejumlah pengeluaran kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada 2025 mencapai Rp707.775.022.

Sementara pada 2026, ditemukan pengeluaran sebesar Rp152.784.430.

Dana tersebut tercatat digunakan untuk sejumlah kegiatan operasional perusahaan, antara lain pembelian bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta honorarium.

Jika digabungkan dengan pengeluaran Rp2,41 miliar yang berkaitan dengan jasa hukum, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452.

Angka tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-940/PW13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026.

Temuan audit tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi penyidik dalam mengembangkan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS.

Atas dugaan perbuatannya, keempat tersangka disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi.

Dalam sangkaan primer, penyidik menerapkan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara dalam sangkaan subsider, penyidik menerapkan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aspidsus Kejati Jatim, Dr. IG. Punia Atmaja NR, menegaskan bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka, keempat orang tersebut langsung menjalani penahanan di rumah tahanan negara (Rutan) selama 20 hari.

Penahanan berlangsung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Penahanan dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

Penetapan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi PDTS KBS menjadi peringatan serius terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan badan usaha milik daerah (BUMD).

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita