PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Ponorogo melindungi sebanyak 29.250 pekerja informal melalui program jaminan sosial (Jamsos) yang didanai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025. Jumlah ini menunjukkan peningkatan tajam dalam cakupan perlindungan sosial bagi pekerja rentan di Ponorogo.
Kepala Disnaker Kabupaten Ponorogo, Suko Kartono, menjelaskan bahwa jumlah penerima perlindungan sosial tahun 2025 melonjak signifikan. Jika pada tahun 2024 Disnaker hanya melindungi 7.618 pekerja, tahun ini jumlah tersebut meningkat menjadi 29.250 pekerja rentan.
“Penerima manfaat program Jamsos DBHCHT ini mencakup beragam latar belakang, mulai dari petani tembakau, pedagang keliling, hingga pengemudi ojek daring,” ungkap Suko Kartono pada 21 Agustus 2025.
Besarnya dukungan anggaran DBHCHT memastikan peningkatan capaian perlindungan sosial bagi pekerja informal di Ponorogo. Suko Kartono mengatakan cakupan perlindungan sosial pekerja rentan Ponorogo saat ini menempati peringkat kedua di Jawa Timur, hanya kalah dari Kabupaten Jember.
“Anggaran DBHCHT mendukung penuh program ini. Jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Ponorogo dipastikan berada di peringkat sepuluh terbawah di Jawa Timur,” jelasnya.
Para pekerja rentan yang terlindungi menerima fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan. Program ini menargetkan warga kelompok ekonomi bawah (Desil I dan II).
Saat ini, Disnaker Ponorogo sedang memproses penambahan 16.800 penerima baru. Disnaker juga menargetkan sebanyak 45.000 pekerja rentan dapat terintegrasi dalam program Jamsos pada tahun 2026 mendatang.(adv)
