TUBAN, KANALINDONESIA.COM: Upaya mediasi lanjutan terkait tuntutan keterbukaan pengelolaan dana HIPPA kembali menemui jalan buntu setelah ratusan warga Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, mendatangi balai desa setempat pada Kamis (18/12/2025) sore, namun pertemuan kedua itu gagal menghasilkan kesepakatan atau kejelasan yang diharapkan warga.
Mediasi lanjutan yang digelar sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya di Balai Desa Kesamben pada Senin (15/12/2025) lalu itu, justru sempat diwarnai suasana tegang, ketika sejumlah perwakilan warga terlibat adu argumen dengan perangkat desa setempat dalam forum yang berlangsung.
Mediasi transparansi dana HIPPA yang berlangsung sejak sore hari tersebut berakhir tanpa keputusan hingga menjelang malam, sehingga warga meminta agar pertemuan dijadwalkan ulang.
Koordinator warga, Lis Sunaryo, menuturkan bahwa persoalan keterbukaan pengelolaan dana HIPPA bermula dari sebuah pertemuan tertutup yang digelar pihak desa tanpa melibatkan masyarakat luas. Menurutnya, rapat tersebut hanya dihadiri 10 orang sehingga sejak awal memunculkan kecurigaan di tengah warga.
Ia menyebut pertemuan yang terjadi pada 2022 itu tidak pernah disosialisasikan, baik mengenai materi pembahasan maupun hasil keputusan.
“Sejak tahun 2022 sampai sekarang tidak ada kejelasan transparansi dana berapa nilainya,” Jelas Lis.
kini warga menilai pengelolaan keuangan HIPPA yang berjalan setiap tahun tidak memiliki kejelasan, termasuk absennya laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat Kesamben.
“bahkan setiap tahunnya laporan keuangan dan pertanggungjawaban juga tidak ada dan itu semua terjadi setelah adanya rapat 10 orang itu,” tambahnya.
Ketidakpastian tersebut kemudian mendorong ratusan warga menuntut penjelasan langsung dari pihak desa terkait pengelolaan dana HIPPA. Namun forum mediasi yang digelar untuk menjawab tuntutan itu justru berlangsung alot, diwarnai perdebatan sengit dan ketegangan antara warga dan perangkat desa, tanpa menghasilkan penjelasan yang memuaskan.
mediasi terkait transparansi pengelolaan dana HIPPA yang belum menghasilkan kejelasan tersebut akan direncanakan ulang, dengan harapan pertemuan berikutnya dapat berlangsung lebih terbuka dan mampu menjawab tuntutan warga secara menyeluruh.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala Desa Kesamben, Nugroho Priyo Susilo, menegaskan bahwa forum mediasi tersebut sejatinya difokuskan untuk mempertemukan pengelola HIPPA dengan pihak BUMDes guna membahas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Hari ini sesuai dengan yang kemarin dijanjikan, kita pertemukan warga dan disaksikan warga untuk menjelaskan terkait anggaran yang dianggap penggelapan,” ujarnya pada awak media setelah forum selesai.
Ia mengklaim pertemuan itu telah membuka sejumlah kejelasan awal, serta berharap polemik yang terjadi dapat segera diselesaikan secara tuntas. “Sudah agak menemukan titik terang, meskipun belum merujuk ke kesimpulan,” tambahnya.
Menurutnya, pembenahan administrasi menjadi kunci agar pengelolaan berjalan lebih tertib dan pada akhirnya mampu memberi dampak positif bagi kesejahteraan petani. “Kalau administrasi sudah tertata, nanti kesejahteraan petani juga jelas,” pungkasnya.(Najib_kanalindonesia.com)
