PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Anggota DPR RI Fraksi Golkar Komisi V, Ali Mufthi, menegaskan bahwa kedaulatan negara sepenuhnya berada di tangan rakyat. Dalam kunjungannya di Ponorogo, ia menyatakan bahwa tugas utama penyelenggara negara adalah setia pada sumpah jabatan untuk melindungi, mendidik, dan menyejahterakan masyarakat.
Ali Mufthi menyoroti bahwa unsur terpenting dari sebuah bangsa adalah rakyatnya. Oleh karena itu, ia meminta seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kepentingan rakyat di atas segalanya, terutama dalam pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Politik tertinggi kita adalah mementingkan kepentingan rakyat. Sejahtera secara ekonomi, punya pendidikan yang baik, kesehatan yang cukup, dan infrastruktur yang terjaga dengan baik,” ujar Ali Mufthi.
Selain masalah kesejahteraan, Ali Mufthi juga menyoroti sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Ia mengusulkan adanya evaluasi terhadap mekanisme pemilihan langsung guna meningkatkan kualitas demokrasi dan birokrasi.
Menurutnya, Pilkada langsung selama ini kerap membelenggu pemimpin dalam mengambil sikap karena terlalu dipengaruhi oleh opini publik. Ia pun mendorong wacana pemilihan tidak langsung (melalui perwakilan) sebagai solusi pragmatis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Pemimpin itu harus punya sikap. Efek Pilkada langsung terkadang membuat pemimpin ragu-ragu mengambil keputusan karena sangat dipengaruhi opini publik, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi kurang efektif,” jelasnya.
Ali Mufthi juga menekankan pentingnya rekrutmen birokrasi yang bersih dari beban biaya politik yang tinggi. Ia mengusulkan jika mekanisme pemilihan melalui perwakilan diterapkan, maka prosesnya harus dilakukan secara terbuka untuk menghindari praktik korupsi transaksi.
Ia menawarkan konsep “One Vote One Man” yang dilakukan secara terbuka agar publik mengetahui arah dukungan para wakil rakyat. Hal ini bertujuan agar kepala daerah yang terpilih murni bekerja untuk rakyat tanpa terbebani persoalan pendanaan politik.
“Kita ingin kepala daerah yang terpilih itu pure (murni), dia tidak terbebani oleh persoalan pendanaan politik yang kita pahami bersama sangat tinggi biayanya,” pungkas Ali.
