PAMEKASAN, KANALINDONESIA.COM: Sejumlah Kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Kabupaten Pamekasan Kamis 12 Februari 2026 Menggelar Jumpa Pers di Areal Munomen Arek Lancor Pamekasan dalam rangka merespons Aksi Demo Ribuan Buruh Rokok dan Petani Tembakau beberapa hari lalu yang dinilai telah menuding miring lembaganya.
Pasalnya Pertemuan ini merupakan langkah “perlawanan” simbolis atas rentetan peristiwa yang menyudutkan peran aktivis.
Ketegangan ini bermula dari aksi demonstrasi ribuan buruh rokok pada Selasa (10/2) lalu, yang menuding oknum LSM sebagai provokator pengganggu iklim investasi. Menanggapi hal itu, perwakilan dari Indonesia Analysis Politic and Policy Consulting (Idea), Samhari, menegaskan bahwa polemik tersebut perlu dikaji ulang secara objektif.”Perlu kami pertanyakan, apa korelasi negatif antara LSM dan pengusaha rokok? Tidak ada. Domain kami tetap pada pemberdayaan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami bukan penghambat investasi,” ujar Samhari
Fokus utama pertemuan ini juga menyoroti pernyataan Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, yang berencana melakukan pembinaan hingga penertiban LSM berdasarkan legal standing. Samhari menilai ada kekeliruan logika hukum yang disampaikan pemerintah daerah terkait hak berserikat.
Menurutnya, hak masyarakat untuk berkumpul dan berserikat telah dijamin penuh oleh konstitusi, meski tanpa legalisasi hukum tertentu. Ia menduga isu legal standing ini sengaja digulirkan untuk membatasi ruang gerak LSM dalam mengontrol kebijakan publik, khususnya terkait dana hibah.
”Bahasa Bupati seolah-olah menyasar siapa yang berhak menerima dana hibah. Memang syarat hibah harus berbadan hukum, tapi jangan jadikan itu alasan untuk mengucilkan LSM yang menjalankan fungsi kontrol,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, para aktivis juga melemparkan kritik balik kepada instansi terkait, khususnya Bea dan Cukai. Mereka menuntut agar penegakan hukum terhadap barang tanpa cukai dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyasar sektor rokok lokal.
”Ada banyak produk minuman dan makanan tidak bercukai yang beredar luas di Pamekasan namun belum disentuh penindakan. Kami menuntut keadilan, tegakkan aturan pada semua barang yang wajib cukai,” tegas Samhari.
