BANDUNG, KANALINDONESIA.COM – Tren penukaran uang lama dengan uang baru di Jawa Timur terus meningkat. Namun, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur menegaskan, bahwa tidak semua permintaan akan dilayani.
Sebab, uang yang masih layak edar, tidak otomatis diganti. Ini demi menjaga efisiensi biaya cetak dan stabilitas sistem pembayaran.
Deputi Kepala Perwakilan BI Jatim, Rifki Ismal menjelaskan, sebagian masyarakat cenderung menolak uang yang tampak lusuh, meski kondisinya masih layak digunakan.
Akibatnya, permintaan penukaran melonjak. Terutama pada momen tertentu, yang membutuhkan transaksi tunai dalam jumlah besar.
“Selama uang itu masih layak edar, tetap sah dan bisa digunakan untuk transaksi. Jadi tidak harus selalu diganti dengan yang baru,” ujarnya, dalam kegiatan capacity building media Jawa Timur, di Bandung, Sabtu (14/2/2026).
Menurutnya, pencetakan uang baru membutuhkan biaya produksi yang tidak sedikit. “Karena itu, BI menerapkan prinsip selektif dalam layanan penukaran. Uang rusak seperti robek atau cacat, dapat diganti, sepanjang memenuhi ketentuan. Sebaliknya, uang palsu jelas tidak bisa ditukarkan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan, mata uang asing seperti dolar dan lainnya, tidak dapat ditukarkan menjadi rupiah melalui mekanisme layanan penukaran uang rusak di BI.
“Kebijakan ini merupakan bagian dari clean money policy, atau kebijakan menjaga kualitas uang beredar. BI bekerja sama dengan perbankan, untuk memastikan distribusi uang layak edar tetap tersedia di seluruh wilayah Jawa Timur,” tambahnya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap rupiah. Sekaligus mencegah pemborosan anggaran akibat pencetakan berlebih. BI juga terus mengedukasi masyarakat, agar memahami perbedaan antara uang rusak dan uang yang sekadar tampak kusam.
“Alhamdulillah, kesadaran masyarakat semakin baik. Kami berharap uang yang masih layak edar, tetap digunakan agar perputaran uang lebih efisien,” tegasnya.
Dengan kebijakan selektif ini, BI tidak hanya mengatur lalu lintas uang fisik. Tetapi juga memastikan sistem pembayaran nasional tetap stabil dan efisien. ANto
