BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Publik kembali dibuat geram oleh gaya hidup elite wakil rakyat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat. Di tengah gencarnya seruan efisiensi anggaran, DPRD justru menggelar buka puasa bersama di hotel berbintang lima, Le Eminence Hotel Convention & Resort Lembang, Senin (2/3/2026).
Acara yang dikemas sebagai ajang silaturahmi antara DPRD, Bupati, serta jajaran OPD itu diperkirakan menelan biaya puluhan juta rupiah. Biaya tersebut mencakup sewa ruangan, paket makanan prasmanan, makanan ringan, hingga beragam sajian hotel yang harganya dikenal tidak murah.
Fakta ini memantik kritik tajam masyarakat. Sebab, anggaran kegiatan DPRD bersumber dari APBD, yang sejatinya merupakan uang rakyat.
Ironisnya, gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat sendiri dikenal megah, luas, dan sangat memadai untuk menggelar kegiatan serupa. Namun, fasilitas milik rakyat itu justru tidak dimanfaatkan. Pilihan berpindah ke hotel mewah dinilai sebagai cerminan rendahnya sensitivitas wakil rakyat terhadap kondisi keuangan daerah dan beban masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Muhammad Mahdi, menegaskan bahwa kegiatan tersebut pada dasarnya hanya untuk mempererat silaturahmi dan kerja sama.
“Ini adalah ajang silaturahmi dan kerja sama di antara kita. Tadi juga saya sampaikan dalam sambutan, bahwa kerja sama ini bukan hanya dalam buka bersama, tetapi dalam berbagai hal kita harus melakukan kerja sama yang baik,” ujarnya.
Menanggapi kritik publik yang menilai kegiatan tersebut terkesan mewah dan tidak sejalan dengan semangat efisiensi, Mahdi berdalih bahwa pemilihan lokasi justru didasarkan pada pertimbangan biaya.
“Ada kritik dari publik bahwa pelaksanaan buka bersama di hotel nampak mewah. Tapi perlu diketahui, ini hotel baru dan sedang memberikan promo yang luar biasa. Kenapa tidak dimanfaatkan promo itu? Itu yang menjadi pertimbangan utama,” katanya.
Namun, alasan “promo” tersebut justru dianggap tidak menyentuh persoalan utama. Publik menilai, semurah apa pun harga hotel berbintang, tetap tidak bisa dibandingkan dengan pemanfaatan gedung DPRD sendiri yang sudah tersedia, dibangun dari uang rakyat, dan tidak memerlukan biaya sewa.
Di sisi lain, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan bahwa kegiatan buka puasa bersama itu tidak dimaksudkan sebagai forum pembahasan program pembangunan.
“Selain buka bersama, memang ada hal-hal yang bisa dibicarakan. Tapi untuk program secara khusus tidak kita ngobrol di sini. Kita berbaur saja. Intinya acara hari ini adalah silaturahmi. Untuk pembahasan yang lebih fokus, akan dilakukan di pertemuan yang berbeda,” ucap Jeje.
Jeje juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Pada intinya, kita harus terus meningkatkan kerja sama. Karena membangun Bandung Barat ini, Pemda dan Dewan adalah dua unsur yang saling memberi kekuatan. Yang satu ada kurang, yang lain ada lebih,” katanya.
Meski demikian, pernyataan soal sinergi tersebut belum mampu meredam kekecewaan publik.
Sorotan masyarakat tetap tertuju pada satu persoalan mendasar mengapa silaturahmi yang tidak membahas program strategis justru digelar di hotel mewah, menggunakan anggaran yang berasal dari rakyat.
Bagi warga, persoalannya bukan sekadar lokasi acara, melainkan soal etika penggunaan uang publik.
Di saat masyarakat masih bergulat dengan persoalan ekonomi, infrastruktur, dan layanan dasar, DPRD Bandung Barat justru mempertontonkan wajah birokrasi yang dianggap lebih nyaman menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial ketimbang memberi teladan penghematan.
