SIDOARJO,KANALINDONESIA.COM — Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, diketahui tengah berada di luar negeri untuk mengikuti program pelatihan keamanan siber di Korea Selatan pada 12 hingga 18 April 2026. Kepergian tersebut terungkap melalui dokumen internal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tertanggal 11 April 2026.
Dalam dokumen tersebut, ditetapkan penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah guna mengisi kekosongan jabatan selama Fenny menjalankan tugas di luar negeri.
Ketua Java Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki, menilai perjalanan dinas luar negeri tersebut memunculkan pertanyaan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah didorong pemerintah pusat.
“Perjalanan ini terjadi pada momentum yang sensitif. Pemerintah pusat tengah menekan belanja daerah, terutama perjalanan dinas luar negeri yang dinilai tidak prioritas,” ujar Sigit, Selasa (14/4/2026).
Ia menyebut, informasi mengenai keberangkatan Sekda tidak disampaikan secara terbuka kepada publik, melainkan diketahui melalui dokumen administratif berupa surat penunjukan Plh Sekda.
Menurutnya, posisi Sekretaris Daerah memiliki peran strategis sebagai koordinator seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga ketidakhadiran selama hampir sepekan menjadi hal yang patut diperhatikan.
“Dari sini muncul pertanyaan mendasar: seberapa mendesak pelatihan tersebut?” katanya.
Sigit mengakui bahwa pelatihan keamanan siber memiliki relevansi di era digital. Namun, urgensi pelaksanaan di luar negeri pada waktu tertentu tetap perlu dipertimbangkan secara matang, khususnya dalam konteks efisiensi anggaran.
“Ini bukan semata soal boleh atau tidak, tetapi soal sensitivitas di tengah kebijakan penghematan,” tambahnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait tujuan, pembiayaan, serta urgensi keikutsertaan Sekda dalam program tersebut.
Sebelumnya, Fenny Apridawati juga sempat menjadi sorotan publik usai menghadiri acara buka bersama bertema budaya India yang viral di media sosial. Kegiatan tersebut menuai kritik dari sebagian masyarakat yang menilai tidak sejalan dengan semangat kesederhanaan di lingkungan birokrasi.
Sorotan terbaru terkait perjalanan dinas luar negeri ini dinilai semakin memperkuat perhatian publik terhadap gaya dan prioritas kebijakan pejabat daerah, terutama di tengah dorongan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.
