MAGETAN, KANALINDONESIA.COM: Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan resmi menahan Ketua DPRD Magetan periode 2024-2029 berinisial Sn, atas dugaan kasus korupsi dana Pokok Pikiran (Pokir) tahun anggaran 2020-2024. Penahanan ini dilakukan pada Kamis malam (23/4/2026) setelah penyidik merampungkan rangkaian penyelidikan panjang.
Selain Sn, jaksa penyidik juga menahan lima tersangka lainnya, yakni mantan anggota DPRD periode 2019-2024 berinisial Jml, anggota DPRD aktif periode 2024-2029 berinisial JM, serta tiga orang pendamping anggota dewan berinisial An, Th, dan St.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Magetan, Sabrul Iman, menjelaskan bahwa para tersangka diduga kuat menyalahgunakan dana hibah APBD Magetan melalui program Pokir. Berdasarkan fakta hukum, oknum-oknum tersebut menguasai seluruh tahapan hibah secara ilegal, mulai dari proses perencanaan hingga pencairan anggaran.
Penyidik menemukan bahwa Kelompok Masyarakat (Pokmas) penerima hibah hanya menjadi pelengkap formalitas administratif. Para tersangka mengondisikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) melalui jaringan orang kepercayaan mereka, sehingga penerima hibah tidak mengelola dana tersebut secara mandiri.
Dalam menetapkan status tersangka, tim penyidik Kejari Magetan telah melakukan tindakan hukum berupa pemeriksaan terhadap 35 orang saksi, penyitaan 788 bendel dokumen, penyitaan 12 unit dokumen elektronik.
Keenam tersangka kini menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Kamis (23/4/2026). Saat ini, pihak kejaksaan menitipkan para tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Magetan.
Sabrul Iman menegaskan bahwa pihaknya masih terus mendalami kemungkinan adanya tersangka baru dalam skandal korupsi ini. Kejaksaan berkomitmen penuh untuk membersihkan Kabupaten Magetan dari praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.
“Tujuan utama kami adalah memastikan anggaran negara digunakan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Magetan,” tegas Sabrul Iman dalam rilis resminya.
