SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Di tengah polemik dan pembubaran agenda pemutaran film dokumenter Pesta Babi di sejumlah daerah, Institut Teknologi Sepuluh Nopember memilih membuka ruang dialog akademik.
Melalui forum bedah film yang digelar Departemen Studi Pembangunan, ITS menegaskan pentingnya kebebasan berpikir dan diskusi kritis di lingkungan perguruan tinggi.
Kegiatan yang berlangsung Rabu (13/5/2026) malam itu, diinisiasi Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan (HIMADEV), sebagai bagian dari mata kuliah Kajian Agraria.
Diskusi menghadirkan jurnalis senior Harian Kompas, Ambrosius Harto Manumoyoso, serta dosen Studi Pembangunan ITS, Khairun Nisa.
Film dokumenter tersebut mengangkat isu konflik agraria dan pembangunan di Papua. Dalam forum itu, mahasiswa diajak melihat persoalan kebijakan publik dari berbagai sudut pandang, mulai aspek sosial, ekonomi, hingga keadilan.
Khairun Nisa atau yang akrab disapa Icha, menilai film tersebut relevan dijadikan studi kasus dalam memahami kebijakan strategis nasional.
“Setiap kebijakan, semestinya disusun melalui pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya prinsip keadilan sosial, sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.
“Kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari sisi ekonomis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, sosial, budaya, dan keadilan,” tambahnya.
Sementara itu, Ambro menilai film dokumenter memiliki kekuatan besar dalam membangun kesadaran publik terhadap suatu isu. Ia menyebut unsur provokatif dalam film dokumenter merupakan hal wajar. Selama mampu memancing masyarakat berpikir kritis.
“Provokasi bukan selalu negatif. Itu bisa menjadi dorongan untuk menentukan sikap terhadap persoalan yang terjadi,” katanya.
Menurutnya, kampus harus menjadi ruang aman untuk bertukar gagasan dan menguji kritik secara akademik.
“Intervensi terhadap kebebasan berpikir, justru dinilai dapat melemahkan marwah perguruan tinggi,” pungkasnya. ANto
