TUBAN, KANALINDONESIA.COM: Setelah ribuan orang menggelar aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan DPRD Tuban, media sosial diramaikan dugaan adanya pembagian uang kepada peserta demonstrasi. Tuduhan tersebut dibantah koordinator aksi.
Sejumlah unggahan warganet menuding peserta aksi menerima uang untuk mengikuti demonstrasi tersebut. Dugaan itu muncul setelah beredar tangkapan layar yang memperlihatkan seseorang memamerkan sejumlah uang pecahan Rp50 ribu.
Dalam unggahan yang beredar, tampak enam lembar uang Rp50 ribu disertai tulisan berbahasa Jawa yang jika diterjemahkan bermakna ajakan mengambil uang yang disebut telah dibagikan.
Unggahan tersebut kemudian memicu beragam komentar dari warganet. Sebagian mengaitkannya dengan aksi dukungan terhadap Program MBG yang berlangsung di depan kantor DPRD Tuban.
Menanggapi tudingan tersebut, Koordinator Aksi, Kurniawan, membantah bahwa peserta demonstrasi menerima bayaran.
Saat ditemui wartawan di lokasi aksi, Kurniawan menyebut kegiatan tersebut dilakukan atas dasar solidaritas masyarakat yang mendukung keberlanjutan Program MBG.
“Tidak, aksi ini murni aksi solidaritas yang kami lakukan, tidak ada kaitanya dengan aksi-aksi penolakan (pemberhentian program) red,” tegasnya.
Setelah isu dugaan pembagian uang ramai diperbincangkan di media sosial, Kurniawan kembali dikonfirmasi melalui pesan singkat.
Ia kembali membantah adanya pembayaran kepada peserta aksi.
“Kami melakukan aksi secara sukarela berdasarkan hasil dari konsolidasi. Tidak ada hal semacam itu,” tegasnya.
Selain isu pembagian uang, media sosial juga diwarnai unggahan lain yang menyebut relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mengikuti aksi dan membawa peserta tambahan.
Namun, hingga berita ini ditulis belum ada keterangan resmi yang dapat memverifikasi kebenaran unggahan tersebut.
Sebelumnya, aksi yang diikuti ribuan massa itu membawa sejumlah tuntutan, di antaranya mendukung keberlanjutan Program MBG, meminta evaluasi tata kelola program, serta mendorong penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, yang menerima perwakilan massa saat aksi berlangsung menyatakan aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Kami sebagai lembaga yang berada di Kabupaten Tuban akan meneruskan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat, dalam hal ini di DPR RI,” pungkasnya.
Aksi tersebut kemudian memicu beragam tanggapan di media sosial. Sebagian warganet mendukung, sementara sebagian lainnya menyampaikan kritik terhadap program prioritas tersebut. (Najib)
