JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ansari, menyoroti kendala administratif dalam penyaluran bantuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Ia menilai sistem Education Management Information System (EMIS) yang menjadi basis data utama masih menjadi hambatan bagi banyak madrasah swasta di daerah untuk mengakses bantuan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Ansari mengungkapkan, banyak madrasah swasta, tenaga pendidik, dan siswa yang belum tersentuh bantuan lantaran kendala pada validitas data di sistem EMIS. Menurutnya, masalah ini bukan sekadar persoalan alokasi anggaran, melainkan lemahnya sosialisasi pendataan di tingkat akar rumput.
“Pengalaman saya turun ke daerah, madrasah swasta tidak akan bisa mendapatkan bantuan jika tidak terdaftar atau bermasalah dengan data EMIS. Ini syarat mutlak, namun kenyataannya masih banyak yang belum memahami urgensinya,” ujar legislator asal Dapil Jawa Timur XI (Madura Raya) tersebut.
Lebih lanjut, Ansari menekankan perlunya optimalisasi peran penyuluh agama di lapangan. Ia mendorong Kemenag untuk memanfaatkan penyuluh sebagai ujung tombak sosialisasi EMIS bagi madrasah swasta yang berada di wilayah pelosok atau tertinggal.
“Penyuluh agama memiliki fungsi sebagai edukator dan informator. Mereka harus memastikan madrasah di daerah mendapatkan pendampingan agar data EMIS valid, sehingga hak-hak siswa dan guru tidak terabaikan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama mengakui adanya hambatan teknis di lapangan. Pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan tata kelola dan sistem pendataan agar distribusi bantuan pendidikan dapat berjalan lebih transparan dan inklusif.
Sementara itu, dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kemenag tersebut menghasilkan sejumlah poin krusial terkait kebijakan pendidikan tahun 2026. Di antaranya:
Optimalisasi Realisasi Anggaran: Kemenag didesak memaksimalkan penyerapan bantuan pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, BOP, BOS, dan insentif guru non-ASN.
Tambahan Anggaran: Komisi VIII menyetujui usulan tambahan anggaran senilai lebih dari Rp6 triliun untuk tunjangan profesi guru/dosen, serta tambahan Rp61,99 miliar untuk BOS Madrasah Swasta.
Status Guru Non-ASN: Menteri Agama didorong memperjuangkan percepatan status guru non-ASN di madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Serta perbaikan Data: Penyaluran bantuan seperti PIP dan KIP Kuliah wajib disesuaikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menjamin ketepatan sasaran.
Tak hanya itu, dalam rapat tersebut Hj. Ansari Anggota Komisi VIII DPR RI juga menegaskan akan terus mengawal agar sistem pendidikan di bawah naungan Kemenag memiliki standar yang setara dengan instansi lainnya, sehingga tidak ada lagi kesenjangan akses bantuan antara wilayah perkotaan dan daerah
