PAMEKASAN, KANALINDONESIA.COM: Sejumlah massa yang tergabung dalam Aktivis Jagad Bersatu (AJB) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wakil Bupati Pamekasan, Rabu (17/06/2026). Aksi ini menyoroti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Pamekasan.
Dalam aksinya, AJB menyampaikan delapan tuntutan krusial terkait kinerja Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dan tata kelola dapur MBG yang dinilai sarat masalah.
Koordinator Aksi, Syamsul Gerrad, secara tegas menyoroti adanya dugaan praktik jual-beli titik lokasi dapur MBG oleh pihak-pihak tertentu. Ia menyebut program strategis nasional ini justru rentan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
“Program ini sangat baik, namun realitanya di lapangan banyak praktik menyedihkan. Mulai dari ketidaksesuaian menu, pengabaian Standar Operasional Prosedur (SOP), hingga dugaan jual-beli titik lokasi dapur,” ujar Syamsul usai aksi. Kamis, (09/07/2026).
AJB juga menyoroti kinerja Kasatgas MBG Pamekasan, Wakil Bupati Sukriyanto, yang dinilai tidak serius dalam menjalankan pengawasan. Mereka menduga adanya praktik pembiaran dan tebang pilih terhadap dapur-dapur MBG yang tidak memenuhi standar administrasi maupun kelayakan bangunan.
“Kami mendesak evaluasi total terhadap kinerja Satgas MBG Pamekasan. Ada dugaan penyalahgunaan kewenangan yang membiarkan dapur bermasalah tetap beroperasi. Setiap rupiah anggaran MBG adalah hak masyarakat yang harus dikelola transparan dan profesional, bukan ladang bisnis,” tegas mantan aktivis PMII tersebut.
Adapun delapan tuntutan AJB tersebut yakni; Penjelasan terkait penanganan polemik Dapur MBG Pangorayan. Verifikasi ulang seluruh dapur MBG di Pamekasan yang diduga belum memenuhi syarat administrasi. Transparansi kelayakan bangunan dapur dan penggunaan dana sewa.
Kejelasan proses verifikasi dan penerbitan izin operasional MBG. Investigasi praktik jual-beli titik lokasi dapur MBG. Mendesak APH dan Badan Kehormatan Dewan memeriksa oknum pejabat atau anggota DPRD yang diduga memiliki dapur MBG.
Komitmen evaluasi menyeluruh terhadap SPPG demi menjamin kualitas menu Dan Mendukung penuh Kejaksaan untuk mengusut tuntas praktik jual-beli lokasi dapur.
Kekecewaan massa memuncak lantaran Kasatgas MBG Pamekasan tidak menemui pengunjuk rasa. Audiensi akhirnya hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
Menanggapi absennya pimpinan Satgas, Syamsul memastikan pihaknya tidak akan berhenti di sini. AJB berencana akan membawa laporan ini ke tingkat provinsi sebagai langkah eskalasi.
“Gerakan kami selanjutnya akan berlanjut ke Jawa Timur. Kami akan terus mengawal hingga seluruh dapur bermasalah dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kasatgas MBG Pamekasan maupun pemerintah daerah terkait tuduhan yang dilontarkan massa aksi.
