PEMALANG, KANALINDONESIA.COM: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada Rabu (29/7/2026). Dalam operasi senyap tersebut, tim antirasuah mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penindakan hukum terhadap Kepala Daerah Pemalang tersebut saat dimintai konfirmasi oleh awak media.
“Benar,” tutur Fitroh singkat melalui pesan singkat pada Rabu (29/7/2026).
Rangkaian penindakan hukum ini sebenarnya telah bergulir sejak Selasa (28/7/2026) malam. Tim KPK mendatangi kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang dan langsung memasang garis segel di pintu ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Selain menyasar fasilitas pemerintahan, petugas antirasuah mensterilkan dua unit hunian milik seorang rekanan proyek Pemkab Pemalang berinisial O di Perumahan Mutiara Residence, Blok B dan Blok C. Kontraktor tersebut disinyalir memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Anom Widiyantoro.
Seorang warga setempat, Ardi, menyaksikan aktivitas petugas KPK yang menyita perhatian warga pemukiman sekitar.
“Awalnya warga penasaran karena ada deretan mobil berhenti di persimpangan jalan. Setelah saya mendekat dan memeriksa, ternyata petugas memasang garis segel KPK di rumah Blok C tersebut,” ungkap Ardi.
Hingga saat ini, KPK terus merapatkan barisan untuk memeriksa seluruh pihak yang terjaring dalam operasi ini. Lembaga antirasuah tersebut mempunyai durasi waktu maksimal 1×24 jam guna menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan, mulai dari pengumpulan alat bukti hingga penetapan tersangka resmi.
KPK masih menyimpan rapat detail kronologi penangkapan, daftar pejabat atau pihak swasta yang terseret, hingga estimasi nominal barang bukti tunai maupun dokumen yang disita. Isu mengenai keterlibatan istri Bupati Pemalang dalam pemeriksaan ini juga belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak KPK.
Kanalindonesia.com terus mengawal perkembangan penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Pemalang ini dan bakal menyajikan pembaruan data segera setelah KPK menggelar konferensi pers resmi.
