JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah tengah mengkaji kembali pola penyaluran subsidi energi agar manfaatnya lebih tepat sasaran. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penggunaan data desil dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak menikmati subsidi bahan bakar minyak (BBM), termasuk Pertalite.
Dalam skema pemeringkatan sosial ekonomi nasional, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi angka desil, semakin tinggi pula posisi ekonomi kelompok tersebut dibandingkan masyarakat lainnya.
Kelompok Desil 9 dan Desil 10 menjadi sorotan karena berada pada lapisan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Desil 9 umumnya menggambarkan kelompok ekonomi menengah atas, sedangkan Desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Data tersebut tidak semata-mata dihitung berdasarkan penghasilan. Pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pendidikan, pekerjaan, struktur keluarga serta berbagai aspek sosial ekonomi lainnya.
Karena itu, kategori desil digunakan sebagai salah satu instrumen untuk memetakan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih terukur.
Selama ini, data sosial ekonomi tersebut juga dimanfaatkan dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial. Kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi, khususnya Desil 9 dan 10, pada umumnya bukan menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial.
Kini, pemanfaatan data desil mulai dikaitkan dengan kebijakan subsidi energi. Pemerintah mengkaji kemungkinan melakukan penyesuaian terhadap penerima manfaat subsidi BBM, sehingga subsidi tidak terlalu banyak dinikmati kelompok masyarakat yang dinilai mampu.
Jika kebijakan pembatasan diterapkan, kelompok masyarakat yang masuk Desil 9 dan 10 berpotensi menjadi salah satu sasaran evaluasi dalam pembelian Pertalite.
Namun, persoalan tidak sesederhana membagi masyarakat berdasarkan angka desil. Kelompok Desil 10, misalnya, memiliki rentang kondisi ekonomi yang cukup lebar.
Di dalamnya dapat terdapat keluarga dengan penghasilan relatif tinggi hingga masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang jauh lebih besar.
Kondisi tersebut membuat akurasi data menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memastikan pemeringkatan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini, termasuk mereka yang berada di wilayah perbatasan antara kelompok menengah dan kelompok ekonomi atas.
Di sisi lain, pembatasan subsidi juga harus mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat yang secara administratif masuk kelompok ekonomi atas, tetapi dalam praktiknya masih memiliki beban pengeluaran yang cukup besar.
Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan satu indikator dalam menentukan siapa yang berhak memperoleh subsidi. Integrasi data sosial ekonomi, kemampuan ekonomi riil, serta pola konsumsi masyarakat menjadi faktor penting agar kebijakan tidak salah sasaran.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola subsidi energi. Dengan data yang semakin terintegrasi, subsidi diharapkan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, sementara kelompok masyarakat yang dinilai mampu secara bertahap dapat diarahkan untuk tidak lagi bergantung pada subsidi.
Rencana tersebut masih membutuhkan kajian dan pematangan lebih lanjut sebelum diterapkan. Sebab, kebijakan pembatasan Pertalite bukan hanya menyangkut mekanisme pembelian BBM, tetapi juga menyentuh daya beli masyarakat dan efektivitas sistem subsidi nasional. (615)
