BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Hingga Rabu (26/8/2026) Perseteruan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB tampaknya mulai bergeser dari sekadar persoalan teknis pembahasan anggaran menjadi persoalan kepercayaan terhadap mesin birokrasi Pemkab Bandung Barat.
Sorotan kini mengarah kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir. Desakan evaluasi terhadap orang nomor satu dalam birokrasi ASN tersebut bahkan disebut telah memperoleh dukungan dari delapan fraksi di DPRD KBB.
Informasi mengenai sikap delapan fraksi itu mencuat dalam pertemuan antara unsur eksekutif dan legislatif yang digelar di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Senin (24/8/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB hingga 15.00 WIB tersebut disebut dihadiri Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati, Sekretaris DPRD, unsur pimpinan DPRD, para ketua fraksi serta ketua komisi.
Forum itu menjadi penting karena ketegangan TAPD dan Banggar ikut dibicarakan secara serius.
Di tengah pembahasan tersebut, muncul dorongan agar Bupati Jeje tidak hanya menjadi penonton atas konflik berkepanjangan antara jajaran eksekutif dan legislatif. Kepala daerah didorong melakukan evaluasi terhadap pejabat yang dinilai memiliki posisi sentral dalam koordinasi pemerintahan dan pengelolaan anggaran.
Nama Sekda Ade Zakir kemudian menjadi sorotan.
Bukan Lagi Sekadar Ribut Anggaran
Desakan evaluasi Sekda menunjukkan bahwa persoalan TAPD-Banggar telah berkembang menjadi persoalan yang jauh lebih besar.
Jika sebelumnya ketegangan tersebut masih bisa dianggap sebagai perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran, kini muncul pertanyaan mengenai efektivitas koordinasi pemerintahan di bawah kendali birokrasi daerah.
Sekda memiliki posisi strategis dalam memastikan komunikasi antara kepala daerah, perangkat daerah, serta berbagai unsur pemerintahan berjalan efektif.
Karena itu, ketika hubungan TAPD dengan Banggar terus memanas dan pembahasan anggaran berjalan berlarut-larut, posisi Sekda tak bisa dilepaskan dari sorotan publik.
Apalagi, informasi yang berkembang menyebutkan delapan fraksi DPRD KBB memiliki pandangan serupa agar Bupati melakukan evaluasi terhadap Sekda, bahkan membuka kemungkinan pergantian apabila hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan tersebut.
Bila benar demikian, sinyal yang dikirimkan DPRD cukup jelas: persoalan ini dinilai tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan rapat koordinasi biasa.
Sekda di Tengah Krisis Koordinasi
Polemik TAPD-Banggar sebelumnya telah mendapat perhatian dari Ketua Korp Alumni KNPI Kabupaten Bandung Barat, Lily Supriyatna Hambali.
Lily mendesak Bupati dan Wakil Bupati turun tangan karena konflik antara eksekutif dan legislatif dikhawatirkan mengganggu agenda pemerintahan, khususnya pembahasan anggaran untuk tahun 2027.
Menurutnya, persoalan komunikasi dan koordinasi antara TAPD, Banggar maupun organisasi perangkat daerah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan antarpejabat, melainkan kelancaran program pemerintah yang pada akhirnya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Kini, ketika isu evaluasi Sekda mencuat dan disebut didukung delapan fraksi, tekanan terhadap Bupati Jeje semakin besar.
Publik tentu akan mempertanyakan: mengapa konflik antara TAPD dan Banggar bisa berkembang sedemikian jauh hingga mendorong munculnya desakan evaluasi terhadap Sekda?
Bupati Jeje Dihadapkan pada Pilihan Tegas
Bupati Jeje Ritchie Ismail kini berada pada posisi yang tidak mudah.
