JOGJAKARTA KANALINDONESIA.COM : Maraknya media sosial dengan berbagai informasi yang beredar menjadi bagian tak terhindar di era media sosial digital saat ini. Maka humas dan media harus paham posisinya dalam memberikan informasi yang benar dan berdasar data.
Inilah yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Timur – Sekretariat DPRD Jawa Timur dengan memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dan para jurnalis dalam menghadapi derasnya arus informasi digital. Berkolabirasi dengan Pokja wartawan DPRD Jatim Setwan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas ASN dan Media dalam Penguatan Literasi Informasi, Penanggulangan Hoaks, dan Produksi Konten Media Sosial.
Kegiatan yang berlangsung pada 27-29 Agustus 2026 di Hotel Fortuna Grande Malioboro, Yogyakarta, ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi kelembagaan DPRD Jatim sekaligus mendorong penyebaran informasi publik yang akurat dan bertanggung jawab.
Sekretaris DPRD Jatim, Mohammad Ali Kuncoro, mengatakan derasnya informasi di media sosial membuat masyarakat perlu memiliki kemampuan membedakan informasi yang valid dengan informasi menyesatkan, mengandung kebencian, maupun tidak sesuai fakta.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan sekadar kecepatan menyampaikan informasi, tetapi memastikan informasi tersebut telah terverifikasi sebelum dikonsumsi dan disebarluaskan publik.
“Musuh kita itu adalah berita yang belum terkonfirmasi. Berita itu sesuatu yang sudah terkonfirmasi, sedangkan informasi belum terkonfirmasi,” kata Ali Kuncoro.
Ia menilai perkembangan media sosial telah mengubah pola masyarakat dalam menerima informasi. Kecepatan dan viralitas sering kali justru menjadi ukuran kebenaran, meskipun informasi tersebut belum memiliki dasar data yang kuat.
“Masyarakat saat ini kan masyarakat yang tidak sabaran. Siapa yang lebih cepat menyampaikan pemberitaan, siapa yang lebih viral, maka itu dianggap sebuah kebenaran absolut,” ujarnya.
Di tengah kondisi tersebut, Ali Kuncoro menekankan pentingnya peran media mainstream sebagai salah satu benteng informasi publik.
Ia meminta insan pers tetap mengedepankan kode etik jurnalistik, melakukan verifikasi, serta tidak mudah terbawa arus informasi yang berkembang cepat di lini masa.
“Ini menjadi tugas kita bersama, khususnya rekan-rekan media mainstream agar kode etik jurnalistik tetap dikedepankan dan tidak terpengaruh atau mengikuti arus lini masa yang begitu deras, tetapi tidak memiliki data yang akurat, valid, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan,” tegasnya.
Menurutnya, kesamaan pemahaman antara ASN dan media menjadi penting karena keduanya memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Melalui Bimtek tersebut, Sekretariat DPRD Jatim berharap kapasitas ASN dan media semakin kuat dalam melakukan penyaringan informasi, menangkal hoaks, sekaligus menghasilkan konten media sosial yang informatif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain membahas literasi informasi dan komunikasi kelembagaan, Ali Kuncoro juga menyampaikan keterlibatan Sekretariat DPRD Jatim dalam mendukung program ketahanan pangan di Jawa Timur.
Ia menegaskan bahwa Sekretariat DPRD Jatim mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan kedaulatan dan ketahanan pangan.
Namun, sebagai perangkat yang memiliki tugas utama memberikan pelayanan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD, ruang gerak Sekretariat DPRD Jatim dalam program tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.
“Secara tupoksi kita hanya memberikan pelayanan administratif kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD,” jelasnya.
Meski demikian, Sekretariat DPRD Jatim berupaya mengambil peran melalui pemanfaatan lahan terbuka di lingkungan kantor.
Salah satunya dengan mengembangkan sistem pangan hidroponik serta memanfaatkan kolam yang tersedia untuk budidaya ikan lele.
