BOGOR, KANALINDONESIA.COM: Aktivitas Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap kegiatan pendidikan di Kabupaten Bogor. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menetapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama dua hari sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik.
Kebijakan tersebut berlaku mulai Senin, 7 September hingga Selasa, 8 September 2026, bagi peserta didik jenjang PAUD/TK, SD, SMP, hingga satuan pendidikan nonformal, baik negeri maupun swasta.
Keputusan itu dituangkan dalam surat Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 800.1.11.1/90-Sekretariat tentang Mitigasi Abu Vulkanik dan Pembelajaran Jarak Jauh yang diterbitkan di Cibinong pada 6 September 2026.
Surat tersebut ditujukan kepada seluruh kepala TK/PAUD, SD, SMP negeri dan swasta, kepala SPNF SKB, serta satuan pendidikan nonformal atau PKBM di wilayah Kabupaten Bogor.
Penerapan PJJ dilakukan sebagai bentuk mitigasi untuk menekan risiko kesehatan yang dapat dialami peserta didik akibat kondisi udara yang terdampak abu vulkanik.
Meski kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan secara tatap muka, Dinas Pendidikan menegaskan proses pembelajaran tetap harus berlangsung. Sekolah diminta menyiapkan materi akademik yang dapat diberikan kepada peserta didik selama belajar dari rumah.
Materi pembelajaran juga diarahkan tidak hanya mengejar capaian akademik, tetapi tetap memperhatikan pembentukan karakter, motivasi belajar, serta keberlangsungan proses pendidikan.
Sekolah Tetap Beraktivitas
Peralihan pembelajaran ke rumah bukan berarti seluruh aktivitas sekolah dihentikan.
Selama penerapan PJJ, kepala satuan pendidikan bersama tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap diminta memastikan pelayanan administrasi berjalan sebagaimana mestinya.
Kepala sekolah juga bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap kondisi lingkungan sekolah, termasuk aspek kebersihan, keamanan, serta keberadaan dan kondisi aset sekolah.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan lingkungan sekolah tetap terjaga meskipun peserta didik sementara waktu tidak hadir secara langsung.
Dinas Pendidikan juga meminta sekolah memperkuat komunikasi dengan komite sekolah, orang tua atau wali peserta didik, serta pemangku kepentingan lainnya.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan anak selama kondisi abu vulkanik masih menjadi perhatian.
Distribusi Makanan Bergizi Turut Disesuaikan
Tidak hanya kegiatan pembelajaran, penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik juga menjadi perhatian selama PJJ berlangsung.
Sekolah diwajibkan berkoordinasi dengan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyesuaikan mekanisme pendistribusian makanan bergizi.
Koordinasi tersebut juga mencakup aspek keamanan penyediaan makanan selama pelaksanaan PJJ.
Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya menjaga dua hal sekaligus, yakni mengurangi potensi risiko kesehatan akibat paparan abu vulkanik dan memastikan hak peserta didik untuk tetap memperoleh layanan pendidikan.
Pemerintah daerah pun meminta seluruh satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat mengikuti perkembangan kondisi lingkungan serta menjalankan langkah-langkah mitigasi yang telah ditetapkan.
