NGANJUK, KANALINDONESIA.COM: Kasus keracunan yang menimpa pelajar di Kabupaten Nganjuk memasuki babak baru. Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkaitan dengan insiden tersebut.
Operasional dapur SPPG dihentikan selama 30 hari untuk menjalani evaluasi. Tidak hanya itu, kepala dapur yang dinilai bertanggung jawab atas operasional di lapangan juga dicopot dari jabatannya.
Langkah tersebut diambil setelah tim melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan penyediaan makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nganjuk.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayjen TNI (Purn.) Trenggono, mengatakan hasil pemeriksaan menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
“Tak hanya itu, Kepala Dapur selaku penanggung jawab lapangan resmi dicopot dari posisinya,” tegas Trenggono saat meninjau penanganan korban di Nganjuk, Sabtu (5/9/2026).
Ratusan Pelajar Sempat Mendapat Penanganan
Insiden tersebut berdampak cukup luas. Berdasarkan data yang disampaikan BGN, sekitar 143 siswa sempat dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan observasi dan perawatan.
Sebagian besar korban kemudian dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang. Pada saat peninjauan BGN, masih terdapat enam siswa yang menjalani proses pemulihan.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi korban yang mendapatkan perawatan di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya.
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, turun langsung melihat kondisi pasien sekaligus memastikan kebutuhan medis mereka terpenuhi.
Pemkab Nganjuk menyatakan kondisi korban secara umum terus menunjukkan perkembangan positif. Dari 127 warga yang tercatat terdampak dalam pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sebanyak 90 orang telah dinyatakan pulih dan diperbolehkan kembali ke rumah.
BGN Soroti Batas Waktu Makanan
Persoalan utama yang ditemukan dalam evaluasi BGN berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur pengolahan dan distribusi makanan.
Trenggono menjelaskan terdapat persoalan dalam penerapan batas waktu konsumsi makanan. Sesuai ketentuan, makanan memiliki batas maksimal empat jam untuk dikonsumsi sejak selesai dimasak dalam kondisi panas.
Selain persoalan waktu, BGN juga mengingatkan penyelenggara dapur agar memperhatikan jenis menu yang memiliki risiko lebih cepat mengalami penurunan kualitas ketika terdapat jeda dalam proses distribusi.
Olahan yang mudah basi, termasuk makanan bersantan dan nasi kuning, menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut.
Sampel Makanan Diperiksa di Laboratorium
Untuk memastikan penyebab insiden, sampel makanan yang berkaitan dengan kejadian tersebut telah menjalani pemeriksaan laboratorium.
BGN bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pengujian. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah berikutnya.
Trenggono menegaskan, apabila hasil investigasi nantinya menemukan unsur pidana, proses hukum dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika hasil investigasi membuktikan adanya unsur pidana, kasus ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Pemkab Nganjuk Perketat Pengawasan
Pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak hanya berkonsentrasi pada pemulihan korban. Evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG juga dilakukan untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, memimpin rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas langkah evaluasi, termasuk melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Evaluasi mencakup proses pengolahan makanan, waktu memasak, distribusi, hingga kelayakan sarana dan prasarana dapur SPPG.
Di lingkungan sekolah, tenaga pendidik juga diminta lebih aktif memberikan pemahaman kepada siswa mengenai keamanan makanan.
Keselamatan Siswa Jadi Sorotan
