JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Persoalan pembangunan dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bandung Barat kembali menjadi sorotan. Sejumlah aliansi masyarakat Bandung Barat bahkan membawa aspirasi tersebut hingga ke pusat pemerintahan di Jakarta.
Massa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026). Dalam aksi tersebut, peserta menyuarakan desakan agar kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir dievaluasi.
Aksi tersebut menjadi bentuk kritik sekaligus kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat. Massa menilai berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat membutuhkan perhatian serta pembenahan secara serius.
Sejumlah spanduk dibentangkan dalam aksi. Para peserta juga menyampaikan berbagai aspirasi terkait arah pembangunan daerah yang dinilai perlu ditinjau kembali agar kebijakan pemerintah benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Koordinator aksi menegaskan, evaluasi terhadap pejabat daerah bukan semata-mata bentuk kritik, melainkan bagian dari mekanisme kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu memastikan program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus memperbaiki sektor-sektor yang masih menghadapi berbagai persoalan.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Bandung Barat. Evaluasi terhadap kinerja pejabat daerah merupakan bagian dari kontrol publik agar pembangunan berjalan lebih baik,” ujar salah satu perwakilan massa saat berorasi.
Dalam tuntutannya, massa menyoroti sejumlah sektor yang dianggap masih membutuhkan pembenahan, mulai dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur hingga tata kelola pemerintahan.
Posisi Sekda juga menjadi perhatian karena memiliki peran penting dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, massa menilai kinerja serta kebijakan yang berada dalam lingkup koordinasi Sekda perlu dievaluasi secara berkala.
Aksi berlangsung di tengah pengamanan aparat kepolisian. Petugas melakukan pengaturan di sekitar lokasi sekaligus memastikan penyampaian pendapat berlangsung tertib dan tidak mengganggu situasi keamanan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Sekda Bandung Barat Ade Zakir maupun Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai tuntutan yang disampaikan massa.
Aksi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perhatian publik terhadap arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan Bandung Barat tidak hanya datang dari dalam daerah.
Aspirasi itu kini dibawa langsung ke Jakarta sebagai bentuk desakan agar pemerintah melakukan evaluasi dan pembenahan demi kepentingan masyarakat.
