Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL PACITAN

Kekeringan Pacitan Meluas, 48.526 Warga di 62 Desa Terdampak Krisis Air Bersih

Kekeringan Pacitan Meluas, 48.526 Warga di 62 Desa Terdampak Krisis Air Bersih
foto ilustrasi dibuat menggunakan AI

PACITAN, KANALINDONESIA.COM: Krisis air bersih akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hingga pertengahan September 2026, 62 desa terdampak kekeringan dengan sedikitnya 48.526 jiwa mengalami kesulitan memperoleh air bersih, sementara kondisi kering diperkirakan masih berlanjut karena pengaruh fenomena El Niño dan mundurnya awal musim hujan.

Data tersebut menunjukkan tekanan kekeringan di Pacitan terus meningkat dibandingkan kondisi pada Agustus. Saat itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan baru menerima permintaan bantuan air bersih dari 36 desa yang tersebar di delapan kecamatan. Pemkab Pacitan juga mencatat lima wilayah masuk kategori kekeringan ekstrem, yakni Donorojo, Punung, Pringkuku, Arjosari, dan Sudimoro.

Kepala Pelaksana BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan karena kondisi kering berpotensi berlangsung lebih lama. Menurutnya, prakiraan BMKG menunjukkan pengaruh El Niño masih perlu diwaspadai hingga beberapa waktu ke depan.

“Mengacu prakiraan BMKG, puncak El Nino sampai November,” kata Erwin, Senin (21/9/2026).

Kondisi tersebut membuat persoalan air bersih menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Warga di wilayah terdampak tidak hanya membutuhkan air untuk konsumsi, tetapi juga untuk memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Pemerintah Kabupaten Pacitan sebelumnya telah meminta camat dan kepala desa melakukan verifikasi secara intensif terhadap wilayah yang mengalami dampak kekeringan. Langkah itu bertujuan agar distribusi bantuan air bersih benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menekankan agar proses verifikasi tidak berlangsung terlalu lama. Pemerintah daerah menilai keterlambatan pendataan dapat berpengaruh terhadap kecepatan penanganan di lapangan.

“Verifikasi harus tapi jangan terlalu lama karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Indrata saat rapat koordinasi penanganan dampak kemarau pada 24 Agustus 2026.

BPBD Pacitan juga mengingatkan bahwa dampak kekeringan tidak berhenti pada persoalan air bersih. Kondisi lahan yang semakin kering dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan serta mengganggu aktivitas pertanian dan peternakan masyarakat.

Ancaman kekeringan yang semakin panjang bahkan mendorong munculnya respons sosial dari kalangan pelajar. Sekitar 400 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Pacitan, mulai jenjang SD hingga SMA, menggelar salat istisqa di halaman sekolah pada Kamis (24/9/2026).

Kegiatan tersebut lahir dari inisiatif siswa SMA yang tergabung dalam organisasi Rohani Islam (Rohis). Sebelum melaksanakan salat istisqa, para siswa menjalankan puasa sunah selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu.

Kepala SMA-SRT 1 Pacitan Nanang Adang Kusdinar mengatakan para siswa terdorong untuk melakukan ikhtiar tersebut setelah melihat masyarakat di sejumlah wilayah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

“Mereka melihat dan merasakan keprihatinan terhadap kondisi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia,” ujar Nanang.

Nanang menjelaskan, salat istisqa tidak hanya menjadi bentuk ikhtiar spiritual untuk memohon turunnya hujan. Sekolah juga menjadikannya momentum untuk menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan kepada peserta didik.

Di sisi lain, masyarakat masih harus menghadapi kemungkinan musim hujan yang datang lebih lambat. BPBD Pacitan menyebut berdasarkan prakiraan BMKG, awal musim hujan 2026/2027 di sejumlah wilayah berpotensi mundur hingga Desember 2026 atau Januari 2027. Kondisi tersebut dapat memperpanjang tekanan terhadap wilayah yang sumber airnya telah mengalami penurunan debit.

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita