PAMEKASAN,KANALINDONESIA.COM : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pamekasan dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2026 dan Permintaan Persetujuan Anggota DPRD dinyatakan sah dan terbuka untuk umum. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna pada Rabu (20/09/2026) sekitar pukul 13.00wib.
Ketua DPRD Pamekasan, Ali Maskur, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat telah memenuhi kuorum sesuai peraturan yang berlaku.
“Berdasarkan jumlah kehadiran tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD, kuorum terpenuhi dan dapat dinyatakan sah untuk dimulai. Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini, Rabu 30 September 2026 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” tegas Ali Maskur sembari mengetuk palu 3 kali.
Ia merinci kehadiran anggota dewan sebanyak 39 orang dari total 45 anggota, 6 orang tidak hadir. Fraksi PPP, Demokrat, Bulan Bintang, dan Karya Amanat Indonesia Raya hadir lengkap. Fraksi PKB 2 orang, NasDem 2 orang, PKS 1 orang, dan Fraksi Gelora Perjuangan 1 orang karena sakit.
Usai paripurna, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman mengaku bersyukur karena seluruh fraksi menerima Raperda Perubahan APBD 2026.
“Tanggapannya alhamdulillah, jadi respon dari semua fraksi menerima. Artinya tidak ada masalah,” ujar Bupati.
Bupati memastikan tidak ada perubahan pada nota keuangan terkait belanja dan target pendapatan. Raperda tersebut akan segera dikirim ke Gubernur Jawa Timur dalam 1-2 hari ke depan agar segera disahkan.
“Kami sudah menekankan agar supaya yang mungkin disegerakan, disegerakan,” tambahnya terkait program akhir tahun.
Menanggapi usulan Fraksi PPP soal Universal Health Coverage (UHC), Bupati menargetkan UHC bisa terlaksana November mendatang.
“Saya berharap November sudah bisa dilaksanakan, karena itu harus mengendap 1 bulan. Jadi Oktober ini dikomunikasikan. Karena sesuai aturan 98% harus masuk UHC, sementara 80% harus aktif,” jelasnya.
Untuk mencapai target tersebut, selain menggunakan APBD, pihaknya juga akan mendorong para pengusaha agar mendaftarkan karyawannya di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Terkait rencana aksi demo aktivis soal UHC besok, Bupati menyatakan siap menemui jika kondisi kesehatannya memungkinkan.
“Kalau enggak sakit saya pasti menemui,” pungkasnya.
