JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Rabu (30/9/2026). Aksi tersebut menyasar sejumlah lokasi, termasuk kawasan kantor Maxim dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta Selatan.
Aksi bertajuk “Aksi 30.S: Ganyang Aplikator Nakal” itu menjadi wadah para mitra pengemudi Maxim untuk menyampaikan keberatan terhadap sejumlah kebijakan aplikator, terutama terkait penerapan fitur Turbo Prioritas.
Massa aksi berasal dari perwakilan mitra pengemudi Maxim dari wilayah Jabodetabek. Mereka menilai sistem baru tersebut perlu dievaluasi karena berkaitan langsung dengan kesempatan driver mendapatkan pesanan dan pendapatan harian.
Desak Turbo Prioritas Dihapus
Salah satu tuntutan utama KON adalah meminta Maxim menghapus fitur Turbo Prioritas. Program tersebut memberikan kesempatan kepada mitra yang mengaktifkannya untuk memperoleh prioritas order selama tiga jam dengan biaya sekitar Rp15.000.
Para driver yang berunjuk rasa menilai skema tersebut dapat menimbulkan perbedaan kesempatan antara pengemudi yang membayar layanan Turbo dan mereka yang memilih tidak menggunakannya.Presidium KON Juwel Safriko Hutasoit alias Dion menyampaikan keberatan terhadap penerapan program tersebut.
Menurut dia, persoalan utamanya bukan semata-mata mengenai biaya Rp15.000, tetapi dampak fitur tersebut terhadap distribusi order di antara sesama mitra.
Para pengemudi mempertanyakan apakah penggunaan Turbo benar-benar tidak memengaruhi peluang driver reguler dalam mendapatkan pesanan.
Di sisi lain, Maxim sebelumnya menyatakan Turbo bersifat opsional dan tidak wajib diikuti. Direktur Pengembangan Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan mitra yang tidak mengikuti program tersebut tetap dapat menerima order melalui mekanisme standar distribusi pesanan. Maxim juga menyebut program Turbo masih dalam tahap uji coba.
Para pengemudi meminta adanya evaluasi terhadap besaran potongan yang mereka rasakan berdampak terhadap pendapatan bersih.
Mereka menilai penghasilan yang diterima driver harus dilihat setelah memperhitungkan berbagai biaya operasional, termasuk bahan bakar dan biaya lain yang dikeluarkan selama bekerja.
Maxim dalam keterangannya menyebut komisi aplikasi berada pada rentang 0–8 persen dan menyatakan penerapannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga menjelaskan bahwa biaya platform telah diperhitungkan dalam tarif perjalanan dan tidak dibayarkan secara terpisah oleh mitra pengemudi.
Mereka meminta adanya penjelasan yang lebih transparan mengenai mekanisme perhitungan pendapatan dan pembagian order.
Minta Pendaftaran Driver Baru Dimoratorium
Tuntutan berikutnya adalah moratorium atau penghentian sementara penerimaan mitra pengemudi baru.
KON menilai bertambahnya jumlah driver harus diimbangi dengan pertumbuhan permintaan layanan. Jika jumlah pengemudi terus meningkat sementara jumlah pesanan tidak bertambah secara sebanding, persaingan mendapatkan order akan semakin ketat.
Persoalan serupa juga menjadi tuntutan driver Maxim di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir. Para pengemudi meminta perusahaan mempertimbangkan kondisi jumlah driver aktif dan volume order di masing-masing wilayah sebelum kembali membuka penerimaan mitra baru.
Para pengemudi berharap pemerintah ikut menjembatani komunikasi antara mitra dan perusahaan aplikator.
KON meminta agar keluhan mengenai Turbo, sistem pembagian order, potongan pendapatan, serta penerimaan driver baru tidak berhenti sebagai aspirasi di lapangan, tetapi dibahas bersama pihak Maxim dan pemerintah.
Bagi para pengemudi, persoalan utama yang mereka soroti adalah bagaimana menjaga agar ekosistem transportasi daring tetap memberikan kesempatan memperoleh order secara transparan bagi seluruh mitra.
