SIDOARJO, KANALINDONESIA.COM : Kondisi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, memprihatinkan. Bangunan tampak tidak terawat, sampah berserakan, cat tembok mengelupas, lapisan dak bangunan melepuh, saluran drainase tersumbat, hingga bak septic tank dilaporkan jebol. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas hunian milik pemerintah daerah.
Keprihatinan itu terlihat saat Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, S.AP., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rusunawa Ngelom, Selasa (13/10/2026). Dalam peninjauan tersebut, Mimik melihat langsung kondisi lingkungan dan fasilitas yang seharusnya menunjang kenyamanan serta kesehatan para penghuni.
Ironisnya, penghuni tetap dibebani kewajiban membayar uang sewa setiap bulan. Salah seorang penghuni, Yayuk, mengaku membayar sewa sebesar Rp678 ribu per bulan. Namun, menurutnya, kondisi fasilitas dan kebersihan lingkungan belum mendapatkan perhatian memadai dari dinas terkait.
“Kami berharap dinas terkait memperhatikan fasilitas penghuni, seperti drainase yang mampet dan kebersihan area. Areanya kumuh, bikin tidak nyaman,” keluh Yayuk.
Keluhan tersebut menjadi tamparan bagi pengelola rusunawa. Sebab, pembayaran sewa oleh penghuni semestinya diimbangi dengan pemeliharaan bangunan, sanitasi, kebersihan, serta fasilitas dasar yang layak. Jangan sampai masyarakat dituntut memenuhi kewajibannya, sementara hak mereka atas lingkungan hunian yang sehat justru terabaikan.
Anggaran Perawatan Jadi Alasan, Kondisi Lapangan Tetap Memprihatinkan
Mendapati kondisi tersebut, Wabup Mimik menegur Kepala Bidang Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Sidoarjo, Kurniawan. Dalam penjelasannya kepada Wabup, Kurniawan menyebut keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam perawatan gedung dan lingkungan rusunawa.
“Per bulan kami cuma diberi anggaran Rp30 juta. Itu pun untuk perawatan beberapa rusun yang ada di Sidoarjo,” jelasnya.
Mimik menegaskan, kondisi Rusunawa Ngelom bukan persoalan sepele. Ia menyebut fasilitas hunian yang ditinjau sangat memprihatinkan, mulai dari saluran air yang tersumbat sampah hingga lingkungan yang tidak terawat. Padahal, menurutnya, tingkat keterisian rusunawa mencapai sekitar 75 persen.
“Ini sangat memprihatinkan. Saluran air sudah tidak lancar, sampah ada di mana-mana, padahal penghuninya hampir 75 persen. Kondisi fasilitasnya juga banyak yang tidak layak,” tegas Mimik.
Ia mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas Perkim untuk mengevaluasi sistem pemeliharaan rusunawa, termasuk besaran anggaran perawatan yang selama ini dialokasikan.
Menurut Mimik, penghuni telah menjalankan kewajibannya dengan membayar uang sewa. Karena itu, pemerintah harus memastikan hak-hak penyewa juga dipenuhi, terutama terkait kebersihan, sanitasi, dan kelayakan fasilitas dasar.
“Penghuninya sudah membayar. Hak mereka harus dipenuhi. Faktanya, sampah ada di mana-mana dan saluran air mampet. Kami mohon OPD terkait segera menindaklanjuti kondisi ini,” ujarnya.
Dalam sidak tersebut, Mimik juga menyoroti penerimaan dari sektor rusunawa yang disebutnya mencapai sekitar Rp1,3 miliar per tahun untuk masuk ke APBD. Namun, ia mempertanyakan kondisi fasilitas di lapangan yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan pemeliharaan.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting bagi Pemkab Sidoarjo. Jika penerimaan dari rusunawa mencapai angka tersebut, pemerintah perlu memberikan penjelasan terperinci mengenai mekanisme pengelolaan pendapatan dan penganggaran pemeliharaan. Penerimaan daerah tidak otomatis diperuntukkan kembali secara langsung bagi satu unit rusunawa, tetapi kebutuhan perawatan tetap harus direncanakan dan dipenuhi melalui mekanisme APBD yang berlaku.
Mimik juga menyinggung adanya pengajuan anggaran perawatan Rusunawa Ngelom yang disebut berada di kisaran Rp170 juta hingga Rp180 juta. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara rinci peruntukan anggaran yang diajukan tersebut.
