BANDUNG, KANALINDONESIA.COM: Pencabutan spanduk penolakan pembangunan gedung SMAK 2 BPK di Jalan Citrayuda, RT 11 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, menuai pertanyaan dari warga. Mereka mendesak pihak kecamatan dan petugas Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum, kewenangan, serta prosedur yang digunakan dalam pencabutan tersebut.
Spanduk bertuliskan “Warga RT 11 RW 05 Menolak Keras Pembangunan Gedung Sekolah SMAK 2 BPK” itu disebut dipasang di atas tanah milik pribadi sebagai bentuk penyampaian aspirasi warga terkait rencana pembangunan gedung sekolah.
Warga mempertanyakan alasan spanduk tersebut dicabut, termasuk apakah tindakan itu dilakukan berdasarkan aturan penertiban tertentu, surat tugas, atau perintah dari pejabat yang berwenang.
Menurut keterangan warga, pencabutan dilakukan oleh Kasi Trantib, Mohamad Dani Zakaria. Pihak petugas disebut telah menyampaikan permintaan maaf. Namun, bagi warga, permintaan maaf tersebut belum menjawab persoalan utama mengenai landasan hukum dan prosedur pencabutan.
Warga Minta Kejelasan, Bukan Sekadar Permintaan Maaf
Warga juga menginginkan agar spanduk yang dicabut dapat dipasang kembali. Namun, hingga kini, upaya tersebut disebut belum terlaksana karena koordinasi antarpihak belum mencapai kesepakatan.
Mereka meminta Kecamatan Cicendo menjelaskan sejumlah hal, mulai dari alasan konkret pencabutan, status lokasi pemasangan, kewenangan petugas, hingga ada atau tidaknya surat tugas maupun perintah penertiban.
Bagi warga, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut selembar spanduk. Mereka menilai kejelasan prosedur diperlukan agar tindakan aparatur pemerintah dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Terlebih, spanduk tersebut memuat penolakan warga terhadap pembangunan gedung sekolah. Karena itu, warga menginginkan agar persoalan penyampaian aspirasi dan ketentuan penertiban dibahas secara terbuka tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
Status Tanah Pribadi Perlu Diperiksa Bersama Aturan Pemasangan
Warga menyebut spanduk dipasang di atas tanah milik pribadi. Meski demikian, status kepemilikan lahan tidak serta-merta menjadi satu-satunya penentu boleh atau tidaknya suatu spanduk dipasang.
Pemeriksaan tetap perlu memperhatikan ketentuan mengenai media informasi, reklame atau alat peraga, tata ruang, keselamatan, serta peraturan daerah yang berlaku. Jika terdapat pelanggaran, pemerintah perlu menyebutkan aturan yang dilanggar dan menjelaskan alasan tindakan penertiban.
Sebaliknya, apabila pencabutan dilakukan sebagai tindakan administratif, masyarakat patut memperoleh penjelasan mengenai pejabat yang berwenang, prosedur yang ditempuh, dan dasar pengambilan keputusan.
Dengan demikian, polemik ini perlu dijawab melalui fakta dan dokumen yang dapat diperiksa, bukan hanya melalui pernyataan sepihak.
Transparansi Kecamatan Cicendo Diuji
Warga mendesak Pemerintah Kecamatan Cicendo dan petugas terkait memberikan keterangan resmi mengenai kronologi pencabutan spanduk. Mereka juga meminta kejelasan apakah tindakan tersebut merupakan inisiatif petugas di lapangan atau berdasarkan instruksi pejabat tertentu.
Kejelasan itu penting untuk memastikan bahwa penertiban dilakukan sesuai kewenangan dan prinsip pemerintahan yang baik, termasuk kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, serta larangan penyalahgunaan wewenang.
Di sisi lain, hak masyarakat menyampaikan pendapat tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang relevan. Apabila terdapat persyaratan teknis pemasangan spanduk, pemerintah perlu menjelaskannya secara konkret agar warga mengetahui langkah yang dapat ditempuh.
Warga berharap pemerintah tidak berhenti pada penyampaian permintaan maaf, tetapi juga memberikan jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai dasar tindakan tersebut.
Warga Pertimbangkan Laporan ke Aparat Penegak Hukum
Warga RT 11 RW 05 Jalan Citrayuda menyatakan berencana melaporkan persoalan pencabutan spanduk tersebut kepada aparat penegak hukum (APH).
