PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan akan mengkaji aduan terkait pelayanan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Ponorogo yang dipersoalkan advokat dan konsultan hukum, Naziri. Aduan tersebut berkaitan dengan permohonan informasi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas bidang tanah seluas 5.314 meter persegi yang menurut Naziri belum mendapat jawaban tertulis selama sekitar dua bulan.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, menegaskan bahwa laporan masyarakat harus didukung fakta sebelum ditelaah untuk menentukan langkah berikutnya. Apabila hasil kajian menemukan persoalan yang menjadi kewenangan Ombudsman, lembaga pengawas pelayanan publik itu dapat menyampaikan rekomendasi kepada kementerian terkait.
“Agar laporan itu harus dengan fakta, kemudian nanti kami akan kaji kalau misalkan memang ada temuan, nanti kami akan sampaikan rekomendasi kepada kementerian terkait,” kata Radian Syam.
Pernyataan Radian menegaskan bahwa laporan masyarakat perlu melalui proses kajian sebelum Ombudsman mengambil langkah lebih lanjut. Dengan demikian, aduan terkait ATR/BPN Ponorogo tersebut belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi maladministrasi. Penilaian mengenai ada atau tidaknya dugaan pelanggaran pelayanan publik tetap bergantung pada fakta, dokumen, dan hasil penelaahan sesuai kewenangan Ombudsman.
Naziri menyampaikan aduan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada September 2026. Persoalan itu berawal dari upayanya memperoleh informasi mengenai riwayat penerbitan SKPT atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1238, seluas 5.314 meter persegi.
Menurut Naziri, ia menerima informasi bahwa objek tanah tersebut pernah dilelang pada 2016. Informasi itu mendorongnya meminta kejelasan mengenai riwayat dokumen pertanahan, termasuk apakah ATR/BPN Ponorogo pernah menerbitkan SKPT untuk objek tersebut, kapan dokumen itu diterbitkan, serta apakah salinannya dapat diperoleh.
“Kami sebelumnya mendapat informasi bahwa tanah tersebut pernah dilelang. Namun, keterangan yang kami terima justru menimbulkan pertanyaan mengenai proses lelang dan penerbitan dokumen pertanahannya. Karena itu, kami ingin memastikan apakah BPN Ponorogo pernah menerbitkan SKPT untuk objek tersebut, termasuk waktu penerbitan dan salinan dokumennya,” ujar Naziri, Rabu (14/10/2026).
Naziri mengaku telah lebih dahulu meminta penjelasan secara lisan kepada pihak kantor pertanahan. Dalam komunikasi tersebut, ia mendapat informasi bahwa tanah itu pernah dilelang pada 2016. Ia juga menerima keterangan bahwa SKPT memiliki masa berlaku terbatas, yakni 14 hari.
Untuk memperoleh kepastian, Naziri kemudian mengajukan permohonan informasi secara tertulis. Namun, menurut pengakuannya, surat tersebut belum mendapat jawaban tertulis meski ia beberapa kali mendatangi kantor pertanahan untuk menanyakan perkembangannya.
Ia mengatakan sempat memperoleh informasi bahwa jawaban atas permohonan itu akan disiapkan. Akan tetapi, hingga sekitar dua bulan berlalu, jawaban tertulis yang dimintanya belum diterima.
Kondisi tersebut kemudian mendorong Naziri membawa persoalan itu ke Ombudsman. Ia menduga terdapat masalah dalam pelayanan publik dan keterbukaan informasi yang perlu ditelaah oleh lembaga pengawas.
Naziri menilai belum diterimanya jawaban tertulis atas permohonan informasi tersebut perlu mendapat perhatian. Ia menduga kondisi itu berkaitan dengan pelayanan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dan berpotensi masuk dalam kategori maladministrasi.
“Artinya, ini secara nyata, faktual di lapangan bahwa ATR/BPN Ponorogo tidak memberikan pelayanan publik yang baik. Dan ini, menurut hemat kami, bahwa Kantor ATR/BPN Ponorogo telah melakukan maladministrasi dan telah menyalahgunakan undang-undang keterbukaan informasi publik itu,” katanya.
