PAMEKASAN, KANALINDONESIA.COM: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pamekasan bersama jajaran kepolisian dan TNI menyegel enam kafe karaoke pada Sabtu malam (17/10/2026). Penindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait dugaan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Hiburan.
Enam tempat usaha yang disegel masing-masing Kafe Norma, Moga Jaya, King Wans, Putri, Merpati Putih, dan Halmahera.
Saat petugas gabungan tiba di lokasi untuk melakukan penyegelan, tidak ditemukan aktivitas karaoke di tempat-tempat usaha tersebut.
Kepala Satpol PP Pamekasan, Munapik, menjelaskan bahwa penindakan menyasar tempat usaha yang diduga menyediakan fasilitas karaoke berbilik atau bersekat serta mendatangkan lady companion (LC).
Menurutnya, fasilitas karaoke yang diperbolehkan di kafe harus mengusung konsep karaoke keluarga dengan ruang terbuka, tanpa sekat maupun kamar tertutup.
“Yang semestinya di kafe itu, kalaupun ada karaoke, yang diperkenankan adalah karaoke yang sifatnya keluarga dan terbuka, tidak ada sekat, tidak ada kamar,” ujar Munapik.
Ia menegaskan, penyegelan akan tetap diberlakukan selama tempat usaha masih menjalankan aktivitas yang dinilai bertentangan dengan ketentuan tersebut.
“Selama masih karaoke itu diduga berbilik, kemudian bersekat, mendatangkan LC, maka itu akan berlaku selamanya,” tegasnya.
Munapik juga mengingatkan para pengelola agar tidak membuka, merusak, ataupun menghilangkan segel yang telah dipasang oleh petugas. Larangan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar tindakan penertiban yang dilakukan pemerintah daerah tidak diabaikan.
Penyegelan enam kafe karaoke ini menandai langkah penegakan aturan hiburan di Kabupaten Pamekasan setelah muncul pengaduan dari masyarakat. Pemerintah daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan usaha hiburan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, dugaan pelanggaran yang menjadi dasar penindakan tetap perlu merujuk pada ketentuan Perda serta hasil pemeriksaan oleh instansi berwenang.
