JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya angkat bicara setelah kerja sama publikasi dengan PT Rans Animasi Indonesia menjadi perhatian publik. Perusahaan yang terafiliasi dengan selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad, tersebut tercatat memperoleh tiga paket pekerjaan dari KKP dengan nilai keseluruhan sekitar Rp10,79 miliar.
Penjelasan kementerian ini menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai belanja jasa influencer di sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah yang mencapai Rp14,69 miliar.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan Selasa (10/11/2026), KKP menyatakan menghargai berbagai kritik, perhatian, dan masukan masyarakat terhadap penggunaan anggaran untuk kegiatan publikasi tersebut.
KKP mengakui bahwa sorotan publik menjadi masukan penting bagi kementerian untuk mengevaluasi tata kelola komunikasi pemerintah. Evaluasi itu, menurut KKP, diperlukan agar pelaksanaan publikasi semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kementerian beralasan, komunikasi publik merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menyampaikan kebijakan, program prioritas, hingga capaian kinerja kepada masyarakat, terutama di sektor kelautan dan perikanan.
KKP juga menegaskan bahwa penyebarluasan informasi tidak hanya mengandalkan influencer. Pemerintah turut menggunakan media massa cetak, televisi, media digital, serta berbagai saluran komunikasi lainnya.
Dalam memilih mitra publikasi, KKP mengaku menggunakan sejumlah pertimbangan, mulai dari jumlah pengikut, tingkat interaksi audiens atau engagement, jangkauan penyebaran informasi, hingga persebaran pengikut secara geografis.
Pertimbangan tersebut diklaim penting mengingat program KKP memiliki cakupan nasional sehingga informasi pemerintah diharapkan dapat diterima masyarakat di berbagai daerah.
Mengenai mekanisme pelaksanaan, KKP menjelaskan bahwa pekerjaan publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi. Skema tersebut mencakup pemanfaatan jaringan distribusi informasi serta kolaborasi dengan sejumlah kreator konten.
“KKP berkomitmen menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” demikian pernyataan resmi kementerian.
Tiga Paket Pengadaan Jadi Sorotan
Di balik penjelasan tersebut, rincian pengadaan yang diungkap ICW memperlihatkan adanya tiga paket pekerjaan KKP yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2025 hingga 2026.
Paket pertama berupa jasa influencer engagement pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun anggaran 2025 dengan nilai sekitar Rp3,59 miliar.
Paket kedua merupakan jasa influencer engagement untuk pembangunan BINS pada 2025 senilai Rp3,6 miliar.
Sementara paket ketiga adalah jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Kabupaten Natuna, tahun 2026 dengan nilai sekitar Rp3,6 miliar.
Jika diakumulasikan, ketiga pekerjaan tersebut mencapai sekitar Rp10,79 miliar.
Besarnya nilai kontrak itu memunculkan pertanyaan mengenai urgensi penggunaan jasa influencer, terutama terkait efektivitas penyebaran informasi dan manfaat yang dihasilkan dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan negara.
Persoalan transparansi juga menjadi perhatian. Publik tentu berkepentingan mengetahui bagaimana proses pengadaan dilaksanakan, apa saja keluaran pekerjaan yang harus dipenuhi, serta sejauh mana hasil publikasi tersebut memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.
Terlebih, penggunaan anggaran komunikasi pemerintah berlangsung di tengah tuntutan efisiensi belanja negara. Setiap rupiah yang dikeluarkan semestinya dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja yang terukur dan sesuai kebutuhan program.
Penjelasan KKP mengenai strategi komunikasi dan kriteria pemilihan mitra menjadi bagian dari respons atas sorotan tersebut. Namun, persoalan efektivitas, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban atas nilai kontrak tetap menjadi hal penting untuk dicermati.
