JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil pengelolaan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara. Kebijakan yang disampaikan saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), itu sekaligus membuka kemungkinan penguasaan saham perusahaan tambang oleh negara.
Instruksi tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah membenahi tata kelola sumber daya alam. Namun, implementasinya masih menyisakan sejumlah pertanyaan penting, mulai dari cara menghitung porsi 70 persen, bentuk penguasaan negara, hingga mekanisme pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Prabowo secara khusus meminta jajaran kementerian, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memastikan seluruh izin pertambangan memberikan manfaat lebih besar bagi kepentingan nasional.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama menteri ESDM, ya. Semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegas Prabowo.
Presiden bahkan membuka opsi agar negara mengambil alih sebagian kepemilikan saham perusahaan pemegang izin pertambangan. Skema tersebut, menurut Prabowo, tetap memungkinkan keterlibatan investor yang menyediakan modal untuk kegiatan usaha.
“Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” ujar Presiden.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menghendaki perubahan pola pengelolaan pertambangan, terutama dalam memastikan porsi manfaat ekonomi yang lebih besar kembali kepada Indonesia.
Target minimal 70 persen tersebut menjadi perhatian karena belum disertai penjelasan teknis dalam pernyataan Presiden mengenai komponen yang menjadi dasar perhitungannya.
Apakah persentase itu dihitung berdasarkan keuntungan bersih perusahaan, nilai produksi, penerimaan negara, kepemilikan saham, atau keseluruhan manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan? Pertanyaan ini penting dijawab agar kebijakan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antara pemerintah dan pelaku usaha.
Kejelasan mengenai skema penghitungan juga diperlukan untuk mengetahui bagaimana posisi penerimaan negara melalui pajak, royalti, iuran pertambangan, dividen, serta bentuk penerimaan lainnya dalam target tersebut.
Selain itu, pemerintah perlu menjelaskan apakah ketentuan tersebut berlaku terhadap seluruh IUP yang sudah berjalan atau terutama diarahkan pada izin baru dan perpanjangan izin.
Tanpa aturan pelaksanaan yang terukur, target 70 persen berisiko berhenti sebagai instruksi politik yang sulit dievaluasi secara terbuka.
Selain pembenahan pengelolaan izin pertambangan, Prabowo menyoroti potensi kebocoran penerimaan negara akibat ketidaksesuaian laporan ekspor dengan jumlah komoditas yang sebenarnya dikirim ke luar negeri.
Presiden menginginkan seluruh kegiatan ekspor melalui satu pintu, yakni lembaga yang ditunjuk pemerintah. Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk memastikan volume komoditas yang dilaporkan sesuai dengan jumlah yang benar-benar diekspor.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” kata Prabowo.
Pengawasan ini menjadi penting karena ketidaksesuaian data ekspor berpotensi memengaruhi penghitungan nilai transaksi, kewajiban perpajakan, royalti, dan penerimaan negara lainnya.
Karena itu, transparansi data produksi dan ekspor perlu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembenahan tata kelola pertambangan.
