JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki tahap tindak lanjut konstitusional. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai menyiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden setelah menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis, 12 November 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, Gibran datang langsung ke Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Muzani menjelaskan, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
“Dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” demikian bunyi surat yang dibacakan Muzani di hadapan wartawan, Kamis (12/11/2026).
Dalam surat tersebut, Gibran menyebut keputusan pengunduran dirinya diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Setelah menerima surat pada pukul 11.26 WIB, pimpinan MPR langsung menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut. MPR kemudian menjadwalkan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk membicarakan tahapan pengisian jabatan tersebut.
Muzani menyatakan, MPR akan meminta Presiden Prabowo mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti. MPR juga menyiapkan tim verifikasi berkas calon serta tim ad hoc untuk menyusun rancangan ketetapan terkait proses pengisian jabatan.
“Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut,” kata Muzani.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Yusril mengatakan, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon kepada MPR. Sebelum itu, MPR perlu menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai kekosongan jabatan sekaligus meminta Presiden mengajukan kandidat.
“Keputusan akhir itu ada di tangan beliau. Walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi, tetapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau,” ujar Yusril dalam keterangannya pada 12 November 2026.
Yusril juga menyampaikan bahwa pemerintah berharap seluruh proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie, turut memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti.
Menurut Jimly, UUD 1945 tidak mewajibkan calon pengganti Wakil Presiden berasal dari partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
“(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?” kata Jimly di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden perlu merujuk pada ketentuan konstitusi, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan politik koalisi.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan di tengah masa jabatan.

