Menu

Mode Gelap
Saksi Kunci Sebut BBM Hasil Penggelapan Dijual ke PT Bahana Line Kepergok Selingkuh, Ribut Winarko Cekik dan Tusuk Istri 8 Kali Tukang Las Asal Sidoarjo Dituntut Jaksa Hukuman Mati Sidang Mafia BBM Laut, Jaksa Cecar Direksi PT Bahana Line Soal Keluar Masuk Uang Perusahaan Jaksa Tuntut Mantan Panpel Arema FC Abdul Haris 6 Tahun 8 Bulan Kasus Tragedi Kanjuruhan Malang

Kanal Hukum · 24 Jan 2023 12:04 WIB

Eksepsi 3 Terdakwa Sebut Dakwaan Tidak Jelas, Tim JPU: Semua sudah lengkap tercantum


 Eksepsi 3 Terdakwa Sebut Dakwaan Tidak Jelas, Tim JPU: Semua sudah lengkap tercantum Perbesar

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Sidang tragedi Kanjuruhan Malang berlanjut digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya,Selasa (24/1). Sidang secara daring (online) di Ruang Cakra ini beragendakan mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi yang diajukan oleh tiga terdakwa Polri.

Sebelumnya, tiga terdakwa Polri yang mengajukan eksepsi itu adalah Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Danki 3 Sat Brimob Polda Jatim, AKP Hasdarman dan Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Achmadi. Selama sidang, para terdakwa terlihat didampingi tim kuasa hukum dari Polda Jatim.

Diketahui, dalam isi eksepsi menyebut bahwa surat dakwaan dari tim JPU tidak jelas. Hal itu mendapat bantahan dari JPU Rahmat Hari Basuki dari Kejati Jatim yang disampaikan melalui tanggapan (replik).

JPU Hari Basuki menyatakan, bahwa di dalam surat dakwaan sudah tercantum lengkap. Seperti tanggal, waktu dan tempat kejadian hingga identitas terdakwa. Lalu JPU juga menjelaskan statuta PSSI yang tercantum dalam surat dakwaan hanya mempertegas terkait rule Of the game dalam permainan sepak bola.

“Semua sudah lengkap tercantum dalam surat dakwaan, mulai tanggal, waktu, tempat kejadian secara terinci, dan memuat identitas terdakwa. Untuk hukum pidana yang digunakan adalah pasal 3t9 dan 360 ayat 1 dan 2 KUHP,” katanya.

Selain itu, JPU menegaskan bahwa pihaknya keberatan terkait penunjukkan bidang hukum Polda Jatim sebagai penasihat hukum ketiga terdakwa.

“Kami menolak secara tegas terutama tentang tim bidang hukum Polda Jatim. Sebab, sudah jelas diatur dalam UU advokat, seorang pegawai negeri sipil aparat atau pejabat negara lain tidak boleh mewakili,” jelas Hari. (Ady_kanalindonesia.com)

Artikel ini telah dibaca 19 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

PT KAI Daop 7 Madiun Gelar Apel Peringatan Bulan K3 Nasional

8 Februari 2023 - 13:44 WIB

Aksi Blokir Jalan, Warga Sampung Tuntut Aktifitas Truk Tambang Dihentikan

8 Februari 2023 - 13:32 WIB

La Lisa Hotel Surabaya Gelar Event Kids & Mom Cooking Class “How To Make Boomber Burger”

8 Februari 2023 - 13:15 WIB

Peduli Sesama Polisi Sidoarjo Bagikan Makanan Pada Tamu Harlah Seabad NU

8 Februari 2023 - 08:32 WIB

Ongki Sanjaya, Kader HMI Malang Lahirkan IXON ESPORT dan Buktikan Bahwa Aktivis Tidak Hanya Berpolitik

8 Februari 2023 - 07:01 WIB

Saksi Kunci Sebut BBM Hasil Penggelapan Dijual ke PT Bahana Line

8 Februari 2023 - 05:03 WIB

Trending di Kanal Hukum