SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Perpanjangan PPKM oleh pemerintah hingga September 2021 benar benar memukul sektor ekonomi masyarakat bawah, terutama masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor wisata.
Ini ditegaskan anggota komisi B DPRD Jatim SW Nugroho menyikapi dunia wisata dan dampak bawaan nya selama pandemi, Selasa (31/8/2021)
“Sampai saat ini yang masih belum dapat bernafas agak lega adalah sektor wisata. Karena pemerintah masih membatasi orang untuk berwisata,” kata Politisi PDIP ini.
Padahal menurutnya jika Mall sudah dibuka, Liga 1 dan 2 sepak bola diijinkan harusnya menjadi momentum juga wisata segera dibuka, ” Dengan segala aturan yang diterapkan, jika ke Mall dan liga 1 dan 2 sepak bola Nasional sudah diijinkan oleh pihak kepolisian, harusnya wisata juga dong,” kata pria yang sudah 3 periode menjadi wakil rakyat ini.
Pria yang akrab disapa Mas Nug ini menjabarkan, dampak bawa’an jika wisata tetap di tutup maka nasib para UMKM yang selama ini memasarkan produknya di berbagai tempat wisata akan makin tak jelas. “Kan tidak hanya ansih tempat wisatanya yang terpukul. Ada seniman, ada UMKM, ada pengrajin, Asongan, warung warung makan, parkir, transportasi, perhotelan, mereka mereka terpukul karena kehilangan pasar,” katanya.
Maka daerah daerah yang mengandalkan wisata sebagai PAD utama seperti Banyuwangi, Batu, Pasuruan, dan daerah lainya, membutuhkan perhatian khusus agar PPKM ini tidak makin terpuruk, “Sekarang kan mainnya level ya. Maka jika memang ada penurunan level dan zona nya memungkinkan maka secepatnya pemerintah pusat, provinsi, terutama Pemkab dan pemkot memberi kelonggaran untuk tempat wisata. Seperti pihak Kepolisian memberi ijin pelaksanaan liga 1 dan 2,” tegasnya.
Bagi Nugroho, sudah saatnya pemerintah memberi porsi untuk pelaku usaha pariwisata bergerak lagi, “Kenyataannya kan mereka sudah cukup lama terpukul dan terpuruk. Para seniman, pengrajin, warung warung, perhotelan , transportasi wisata mandeg. Ayo pelan pelan seiring serbuan vaksin yang makin masif, sektor wisata perlu dilepas belenggunya. Agar mereka bisa kembali menemukan kesejahteraannya, ” desaknya.
Politisi yang juga pernah duduk sebagai Wakil Ketua Komisi B ini mengingatkan bahwa sebelum pandemi banyak bermunculan desa desa wisata yang mampu menggerakkan potensi ekonomi masyarakat, “Saya berharap ini akan bisa digerakkan lagi, untuk menolong mereka yang harus mandeg karena pandemi. Apalagi Komisi B juga punya hak inisiatif Raperda desa wisata. Saya berharap komisi B bisa menindak lanjuti hingga menjadi perda. Agar desa wisata nantinya juga mendapat perhatian anggaran dari pemerintah,” pungkasnya. Nang
Baca berita lainnya di Google News Kanalindonesia.com
