Guru Yang Belum Divaksin Sebaiknya Jangan Boleh Mengajar

SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Anggota DPRD Jatim Lilik Hendarwati, minta pemerintah tegas dan melakukan persiapan yang matang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat harus benar benar dilakukan disekolah SD dam SMP sederajat kota Surabaya, dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang rencananya akan diselenggarakan pekan depan.
“Persiapan matang harus benar benar dilakukan. Selain prokes, sekolah juga diharapkan membentuk tim satgas sekolah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Siswa,” ujar anggota DPRD Jatim asal PKS dari Daerah Pemilihan Surabaya Lilik Hendarwati, Kamis (02/09/21).
Lantas Lilik menyarakan beberapa hal untuk pelaksanaan PTM di kota Surabaya baik SD dan SMP. Pertama harus didukung oleh vaksinasi terhadap siswa.
“Vaksin untuk anak SD dan SMP juga terus ditingkatkan sebagai bekal imun mereka guna melaksanakan PTM. Sebab belum seluruhnya menerima vaksin Covid terutama untuk siswa SD,” ungkapnya.
Termasuk lanjut Lilik syarat vaksinasi lengkap bagi para guru yang akan ikut dalam PTM. Vaksinasi lengkap terhadap guru ini sangat penting. Selain untuk menjaga imunitas guru sendiri dari ancaman covid. Juga untuk melindungi anak didik selama proses PTM berlangsung.
“Juga perlu ada ketegasan sekolah juga. Dimana guru yang belum tervaksin lengkap dilarang untuk ikut proses mengajar. Dan orang tua juga harus berani menanyakan soal vaksinasi guru anak-anak mereka saat PTM. Bila ada guru yang belum vaksin lengkap melakukan pengajaran orang tua bisa menolak,” pungkasnya.
Yang kedua kata Lilik, yakni prokes khususnya pemakaian masker doble harus diwajibkan untuk siswa yang melaksanakan PTM. Selain di sekolah mereka juga di minta untuk tetap memakai ketika berada dijalan sampai dirumah.
“Ini wajib, bila tidak maka akan sangat rawan. Namanya anak-anak khususnya anak SD. Sebab bila tidak maka akan sangat berbahaya. Dijeda kepulangan mereka berinteraksi dengan pihak luar sekolah tanpa masker,” ungkapnya.
“Tentu ini bukan lagi tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab kita semua sebagai sebuah kelompok masyarakat untuk selalu mengingatkan anak-anak kita agar tetap disiplin prokes dimanapun mereka berada. Tanpa kerjasama sebagai sebuah komunitas warga kota yang baik, mustahil PTM bisa berjalan baik juga,” lanjutnya.
Dan yang ketiga Kata Lilik, Sekolah juga harus melibatkan komite sekolah dalam pelaksanaan PTM. Dimana peran komite sangat diperlukan untuk membantu ketersediaan fasilitas prokes yang ada disekolah.
“Ingat sebagai Kota besar, pelaksanaan PTM di Surabaya prokesnya harus benar benar ketat dibandingkan daerah lain. Komite sangat diperlukan. Sebab nantinya komite bisa
memberikan bantuan melalui orang tua siswa yang mampu guna melengkapi sarana prokes yang kurang. Mengingat anggaran sekolah juga terbatas,” jelasnya.
“Juga yang tidak kalah penting surat pernyataan orang tua tidak keberatan bila anaknya ikut PTM. Ini juga butuh keterlibat komite sekolah agar pihak sekolah tidak memaksa bila ada orang tua yang anaknya tidak diijinkan ikut PTM,” lanjutnya lagi.
Menurut Lilik, dirinya memahami banyak orang tua dan siswa menginginkan bisa segera melakukan PTM. Mengigat sudah lebih dari setahun pembelajaran daring dengan segala kerepotan dan kebijakan serta adaptasi yang selama ini dijalani banyak orang tua wali murid dan siswa.
“Dari hasil saya turun kelapangan memang ada pro Kontra. Tapi yang pro untuk melakukan PTM sangat banyak. Dimana mereka sudah sangat menginginkan PTM dilaksanakan,” pungkasnya. Nang