Ia memaparkan BPDPKS sebagai lembaga pemungut dana ekspor minyak sawit mentah sejak 2015 berhasil menghimpun dana sebesar Rp139,7 triliun. Dana ini kemudian akan digunakan untuk menyubsidi produksi migor dengan dalih menalangi HPP produksi minyak goreng curah, kemasan dan kebutuhan lainnya.
Menurutnya, Kepolisian dan KPK sepakat tidak boleh menggunakan dana BPDPKS untuk subsidi produksi migor kemasan. Dua lembaga penegakan hukum ini lebih sepakat untuk menggunakan acuan penetapan HET minyak goreng sebagaimana yang telah diterbitkan oleh kementerian perdagangan.
Namun, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Dewan Pengarah BPDPKS ngotot memakai dana BPDPKS untuk subsidi produksi migor kemasan ke sejumlah korporasi.Dana BPDPKS yang luarbiasa besar ini yang kemudian menjadi persoalan dalam penyalurannya.
“Mengapa hanya dibagikan ke 10 perusahaan produsen minyak sawit? Sehingga membuat Airlangga beserta perusahaan yang ditunjuknya atas arahan dari tersangka LCW untuk disubsidi jelas mengeruk keuntungan luarbiasa besar di balik kesengsaraan dan penderitaan akibat tingginya harga minyak goreng,” paparnya.
“Lantas mengapa sampai saat ini Kejagung belum memeriksa Ketua Dewan Pengarah BPDPKS Airlangga Hartarto yang menjadi biang keladi kisruh minyak goreng? Inilah tujuan aksi demontrasi,” tuturnya.
Dalam demonstrasi yang digelar di depan Kantor Kejagung RI, Kebayoran Baru, Jakarta, diikuti ratusan peserta.
Barisan Masyarakat Anti KKN yang dikoordinir Faizul Hidayat melakukan tuntutan aksi, yakni
1. Mengusut dan segera melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi dana kelola BPDPKS secara menyeluruh terutama pada lingkup regulasi lain yaitu agraria dan program redistribusi dana sawit (Reinvestasi) untuk petani dan subsidi Biodiesel.
2. Menuntut Kejaksaan Agung RI untuk segera menuntaskan kasus Korupsi Ekspor Minyak Goreng dan menangkap semua oknum yang terlibat secara independen dan tanpa pandang bulu.
3. Menuntut Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian bertanggung jawab atas kelangkaan dan mahalnya minyak goreng serta penyelewengan dana BPDPKS.
4. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera memecat setiap oknum birokrat terutama Menteri yang membidangi komoditas kelapa sawit dari hulu hingga hilir terutama bidang perekonomian. @Rudi
