Fraksi Nasdem meminta, rencana belanja gaji dan tunjangan legawai harus lebih efektif dalam perhitungannya, sehingga tidak menyisahkan SILPA yang besar, pekerjaan yang mendahului anggaran dan pendapatan belanja daerah hanya bisa dilaksanakan pada kegiatankegiatan yang masuk kategori force majure, dan harus atas sepengatahuan DPRD sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan.
Penganggaran terkait dengan diklat kepemimpinan ASN, harus mendapat pertimbangan dari badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan daerah, serta penganggarannya berada pada badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, dalam situasi dan kondisi negara atau pun daerah saat ini, harus lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif, dan dengan adanya subsidi pada pelaku usaha angkutan umum, bertujuan agar tarif angkutan umum tidak boleh dinaikkan, sedangkan subsidi pada para petani harus disesuaikan dengan kebutuhan petani yang bertujuan untuk peningkatan produksi dengan menekan biaya produksi. (Iswan_KanalIndonesia.com).
