PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Setelah satu bulan paska longsor dan belum juga mendapatkan penanganan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo, ratusan warga Desa Ngrogung, Kecamatan Ngebel selama dua hari berhasil menyelesaikan pembuatan jalan darurat, Senin(14/11/2022).

Jalan yang terputus akibat bencana alam longsor tersebut menghubungkan Desa Ngrogung- Desa Sahang Kecamatan Ngebel.
Warga Desa Ngrogung, Desa Sahang, Desa Ngebel dan Desa Sempu sangat tergantung di Pasar Balibatur, sehingga memaksa mereka melakukan kerjabakti karena putusnya jalan sepanjang 200 meter itu mengakibatkan akses ekonomi dan pendidikan seperti lumpuh.

Wargapun kemudian berinisiatif patungan untuk biaya membuat jalan darurat yang menelan dana puluhan juta rupiah.

“Kita kena bencana alam tidak ada perhatian sama sekali. Kita harus bangkit sendiri dan harus menolong diri sendiri. Kalau kita tidak cepat membuat jalan darurat, ibaratnya kita bisa kelaparan gak makan. Karena ekonomi warga 4 desa tergantung pada wisata Ngebel dan Pasar Balibatur. Selama hampir sebulan kita harus jalan memutar sepanjang 10 kilometer,“ terang Imam salah satu tokoh masyarakat setempat yang ikut kerjabakti, Senin (14/11/2022)

Iman menambahkan, pada hari pertama kerjabakti Minggu ( 13/1/2022) melibatkan 400 orang warga untuk meratakan jalan yang tertimbun material longsoran, memotong pepohonan, membuat balok -balok kayu dan bambu serta membuat papan dari kayu dan bambu untuk jalan darurat.

Dilanjutkan pada Senin(14/11/2022) kerjabakti melibatkan 100 orang warga untuk memasang balok kayu dan bambu di jalan putus sepanjang 200 meter tersebut.

Agar bisa dilewati, diatas balok bambu dan kayu dipasang anyaman bambu(sesek) sebagai lantai jalan. Dipasangnya balok kayu dan bambu karena tanah masih labil dan lembek sehingga perlu adanya penyangga sesek bambu.

Hal senada juga diungkapkan Mujihadi, salah seorang tokoh pemuda setempat. Menurut Mujihadi beberapa hari setelah terjadinya tanah longsor, sebenarnya Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko datang untuk melihat lokasi bencana. Setelah itu juga BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum. Namun, hingga saat ini tidak ada langkah apapun yang dilakukan oleh pemerintah .

“Mereka datang dan foto. Kita tidak tahu apa yang dilakukan, mungkin masalahnya ya seperti biasa birokrasinya, “ungkap Mujihadi.