SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kota Surabaya menerima penghargaan Universal Health Coverage atau UHC Award. Penghargaan itu diterima setelah dipastikan warganya hampir 95 persen telah menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Secara simbolis, penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI KH. Maruf Amin di Jakarta. Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya, dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) ini diberikan langsung oleh Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional. Yang tahun 2023 ini diberikan kepada 22 Provinsi dan 334 Kabupaten Kota.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Hernina Agustin Arifin mengatakan, penghargaan ini merupakan buah sinergitas antara Pemkot Surabaya dan BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
“Pemerintah Kota Surabaya, merasa bertanggungjawab, untuk memberikan penjaminan manfaat pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduknya. Untuk itu, Pemkot Surabaya melakukan sinergi dan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dengan harapan seluruh penduduk Kota Surabaya, tidak lagi merasa kesulitan jika memerlukan pelayanan, khususnya terkait dengan pelayanan kesehatan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/3).
Hernina menambahkan, oleh BPJS Kesehatan selaku badan penyelenggara jaminan sosial, khususnya bidang layanan kesehatan. Sinergi Pemkot Surabaya ini disambut baik. Sehingga Pemkot Surabaya sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC).
“Terhitung sejak April 2021, sebanyak 2.970.834 jiwa penduduk Kota Surabaya telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dari total jumlah penduduk 2.972.801 jiwa atau sebesar 99.93%. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kota Surabaya telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan,” ungkap Hernina.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya telah mengupayakan UHC sampai 90 persen. Dari usaha inilah pihaknya mendapatkan penghargaan. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada menteri PMK, menteri kesehatan, dan menteri Dalam Negeri, yang selalu memberi semangat untuk selalu berbuat terbaik kepada umat.
“Alhamdulillah Pemkot Surabaya mendapatkan penghargaan terkait dengan Universal Health Coverage (UHC), atau jaminan kesehatan. Sejak pertama kali menjabat, yang kami pikirkan adalah kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Jadi bagaimana supaya mereka tidak memikirkan lagi masalah pengobatan. Sehingga dapat mengurangi salah satu faktor pengeluaraan untuk masyarakat miskin,” ujar Eri.
Eri menyatakan, guna mewujudkan UHC dan jaminan layanan kesehatan bagi warganya, Pemkot Surabaya menyiapkan anggaran sebesar Rp480 milyar per tahun. Ia menyebutkan, bagi warga Surabaya yang ingin berobat, cukup menggunakan KTP saja.
“Jadi jika warga yang sakit dan sudah mendapat KTP, cukup menggunakan KTP akan dilayani gratis. Saya berterima kasih kepada BPJS Kesehatan, yang bersinergi dengan pemerintah, telah memberikan yang terbaik pada masyarakat Surabaya,” tuturnya.
“Kini, siapapun yang sakit dapat berobat di rumah sakit manapun. Saya berharap dengan program UHC ini, maka masyarakat Surabaya makin terjaga kesehatan dan kesejahteraannya. Karena itu menjadi tujuan akhir pemerintah Surabaya,” pungkas Eri. (Ady_kanalindonesia.com)
