Penunjukan PJ oleh Kemendagri Adalah Kesewenang wenangan Pemerintah Pusat

- Editor

Selasa, 26 September 2023 - 21:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Komisi A DPRD Jatim menilai penunjukkan PJ oleh Kemendagri adalah sebuah bentuk kemunduran sekaligus kegagalan dalam berdemokrasi. Kritik keras ini disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo. menurutnya harusnya disesuaikan dengan tingkatan masing-masing daerah.

“Seharusnya sebagai open legal policy, itukan ada di tingkat masing-masing daerah. Apalagi gubernur itu selain kepala daerah juga sebagai kepanjangan tangan presiden di daerah,” kata Freddy Poernomo kepada wartawan di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (27/9/2023).

Freddy beralasan, gubernur memiliki mandatory dari presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten/kota. Oleh karena itu, usulan nama Pj yang diajukan provinsi atau kabupaten/kota, seharusnya dipertimbangkan oleh pemerintah pusat.

“Mandatory ini sebenarnya harus dipahami, kita mempunyai sistem otonomi daerah. Ini yang menjadi bentuk protes kami kepada pemerintah pusat,” ujar Fredy.

Di samping itu, Politisi Partai Golkar Jawa Timur ini juga menyayangkan sikap pemerintah pusat yang tidak menghargai usulan nama Pj dari provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, hal ini menunjukkan bentuk dari kesewenang – wenangan pemerintah pusat.

Baca Juga :  Jelang Kedatangan Presiden Jokowi, PUPR Pamekasan Kebut Pekerjaan Proyek Akses Masuk Pasar Kolpajung

“Kalau hanya sekadar formalitas, kabupaten/kota mengusulkan nama melalui jajak pendapat, kemudian gubernur mengusulkan berbeda, pemerintah pusat berbeda, ini saya kira kelemahan sistem koordinasi,” kata Fredy.

Karena itu, Freddy meminta kepada pemerintah pusat agar dapat memperbaiki mekanisme penunjukkan Pj kepala daerah. Ini diharapkan agar penunjukkan Pj lebih demokratis dan menghargai kewenangan daerah.

“Ini yang menjadi protes kami. Seolah-olah kami di daerah orangnya tidak becus, tidak ngerti aturan. Ini yang saya juga sayangkan kepada pemerintah pusat,” tandasnya. Nang

Berita Terkait

Mas Dhito Hadir Semangati Peserta Dholo KOM 2024
Ada Apa di Kota Pacitan Tanggal 15 hingga 17 Juli 2024 Nanti, Pasti Anda Puas dan Terhibur
520 Pesepeda Siap Taklukan Kelok Sembilan dan Tanjakan Gigi Satu
Bermain Imbang Di Ujicoba, Pelatih Arema FC Puas Dengan Permainan Timnya
Empat Rumah di Gedangan dan Buduran Direnovasi Plt Bupati Sidoarjo, Kondisinya Memprihatinkan
Nasib Mujur Monumen Reog dan Museum Peradaban Ponorogo, Bakal Masuk Proyek Strategis Nasional
Jaga Stabilitas Pangan, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Sediakan Beras 1 Ton
Jelang Kedatangan Presiden Jokowi, PUPR Pamekasan Kebut Pekerjaan Proyek Akses Masuk Pasar Kolpajung

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 23:15 WIB

Mas Dhito Hadir Semangati Peserta Dholo KOM 2024

Sabtu, 13 Juli 2024 - 23:12 WIB

Ada Apa di Kota Pacitan Tanggal 15 hingga 17 Juli 2024 Nanti, Pasti Anda Puas dan Terhibur

Sabtu, 13 Juli 2024 - 22:16 WIB

520 Pesepeda Siap Taklukan Kelok Sembilan dan Tanjakan Gigi Satu

Sabtu, 13 Juli 2024 - 22:13 WIB

Bermain Imbang Di Ujicoba, Pelatih Arema FC Puas Dengan Permainan Timnya

Sabtu, 13 Juli 2024 - 21:06 WIB

Empat Rumah di Gedangan dan Buduran Direnovasi Plt Bupati Sidoarjo, Kondisinya Memprihatinkan

Sabtu, 13 Juli 2024 - 10:48 WIB

Jaga Stabilitas Pangan, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Sediakan Beras 1 Ton

Jumat, 12 Juli 2024 - 22:09 WIB

Jelang Kedatangan Presiden Jokowi, PUPR Pamekasan Kebut Pekerjaan Proyek Akses Masuk Pasar Kolpajung

Jumat, 12 Juli 2024 - 21:19 WIB

Pelatih Arema FC Ungkap Alasan Jalani Ujicoba dengan PSBS Biak

KANAL TERKINI

KANAL KEDIRI

Mas Dhito Hadir Semangati Peserta Dholo KOM 2024

Sabtu, 13 Jul 2024 - 23:15 WIB

KANAL KEDIRI

520 Pesepeda Siap Taklukan Kelok Sembilan dan Tanjakan Gigi Satu

Sabtu, 13 Jul 2024 - 22:16 WIB