- OJK senantiasa memperkuat literasi keuangan syariah pada Bulan Inklusi Keuangan di Oktober ini, dengan mengoptimalisasi peran ibu sebagai duta literasi keuangan syariah melalui penyelenggaraan program Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS) di Jakarta yang dihadiri 1.250 peserta. Program SICANTIKS dirancang untuk mendorong hadirnya Duta Literasi Perempuan Keuangan Syariah. OJK mengharapkan program SICANTIKS ke depan dapat mendukung pemberdayaan secara finansial bagi kaum perempuan pada khususnya.
- Inovasi Teknologi Sektor Jasa Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD)
- OJK sedang menyusun POJK dan ketentuan pelaksanaan di bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan sebagai implementasi dari UU P2SK yang akan memperkuat fungsi OJK dalam melakukan pengembangan inovasi, perizinan, pengaturan dan pengawasan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.
- OJK sedang menyusun panduan transisi terkait peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto dari Bappebti kepada OJK, untuk memastikan kelancaran proses transisi dan peralihan tugas tersebut.
- OJK melakukan koordinasi lanjutan dengan Bappebti terkait peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto dan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam hal memetakan cross-cutting issue dalam hal koordinasi dan harmonisasi kebijakan dan pengaturan aset kripto.
- Penguatan Tata Kelola OJK
- OJK mendorong penerapan dan penguatan governance, risk management
dan compliance (GRC) di sektor jasa keuangan (SJK) melalui:
- penyelenggaraan Forum Penguatan Audit Internal dengan industri keuangan non bank dengan tema “Penguatan Fungsi Audit Internal di Era Digitalisasi” di Jakarta;
- kegiatan penguatan governansi kepada pemangku kepentingan di wilayah kerja kantor OJK untuk meningkatkan sinergi dan engagement seluruh pemangku kepentingan OJK terhadap penerapan governansi yang baik dan penegakan nilai integritas. Sampai dengan Bulan Oktober 2023, OJK telah mengadakan penguatan governansi pada civitas akademika, Industri Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah, insan OJK dan keluarga di 7 kota, yaitu Ambon, Solo, Medan, Batam, Kendari, Yogyakarta, dan Tomohon dengan jumlah peserta kurang lebih mencapai 7.000 orang;
- kerja sama dengan berbagai asosiasi profesi yang dilakukan pada bulan ini, antara lain Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dan Indonesia Risk Management Professional
Association (IRMAPA) dalam rangka penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penyempurnaan proses bisnis fungsi GRC di SJK.
- OJK dan Ombudsman RI menyepakati penguatan kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik di sektor jasa keuangan, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman. Penguatan kerja sama dengan Ombudsman RI diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mencegah terjadinya mal- administrasi pada setiap pengaduan masyarakat yang masuk ke OJK. Hal ini juga menjadi salah satu upaya OJK untuk memperkuat pelindungan konsumen sektor jasa keuangan.
- Kebijakan Penanganan LJK Dalam Perhatian Khusus
Dalam pelaksanaan fungsi penyidikan sampai dengan 27 Oktober 2023, Penyidik OJK telah menyelesaikan total 115 perkara yang terdiri dari 90 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan 20 perkara IKNB. Selanjutnya, jumlah perkara yang telah diputus oleh pengadilan sebanyak 89 perkara, di antaranya 82 perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) dan 7 perkara masih dalam tahap kasasi.
Ke depan, dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mengoptimalkan kontribusi SJK dalam perekonomian nasional, OJK mempererat koordinasi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan bekerja sama dengan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha di sektor riil.
