Lalu, jika dibandingkan dengan realitas Pilpres 2024?. Jelas berbeda baik keadaan politik dan medan pertempurannya. Dari data survei jika dalam komparasi sulit Pilpres 2024 akan berlangsung 1 (satu) putaran. Rata-rata mayoritas survei belum mencapai 50%. Belum lagi bagi swing voters. Masih besar dengan 28,7% (Data Libang Kompas).
Sampai saat ini masih menyebar. Dalam berbagai tempat dan Paslon. Berat jika dipaksakan akan berlangsung 1 (satu) putaran dan tertuju hanya pada 1 (satu) Paslon saja. Semua masih menyebar dan sulit dideteksi.
Logika hemat 17 T dari GSP?. Ada juga versi 27 T dari salah satu Timses?. Dana 76,6 T sudah masuk pagu anggaran dari Kemenkeu buat dana Pemilu 2024 termasuk Pilpres. Dicairkan secara bertahap. Lalu kenapa dipaksakan harus dihapus dan dipangkas.
Jika itu sudah masuk buat anggaran. Tidak masalah itu uang negara. Buat biaya demokrasi Indonesia. Bukankah juga sudah mendapat persetujuan bersama dengan pemerintah dan DPR bahwa KPU mendapatkan anggaran sejumlah 76, 6 T?. Itu uang dari APBN untuk pembiayaan demokrasi. Sah dan legitimasi.
Tolak ukur mahal dan tidaknya bukan dari nominal anggaran yang dikeluarkan buat pembiayaan Pemilu 2024. Itu kurang bijak dan tidak tepat. Kualitas demokrasi biarkan melewati tahapan demi tahapan tanpa harus dipaksakan dengan 1 (satu) putaran dengan tolak ukur hemat dan mahal dan/atau tidaknya nilai demokrasi itu sendiri.
Data pasca debat pertama sampai keempat memiliki nilai plus dan minus. Ada kelebihan dan kelemahan. Bahkan ada kecenderungan ada sentimen negatif. Lalu kenapa masih ingin Pilpres 2024 1 (satu) putaran?.
Tolak ukur untuk dapat 1 (satu) putaran salah satunya dengan pemililih yang bersifat dari katagori undecided voters / floating mass (swing voters) yang akan menentukan pilihan pasca adanya Debat Capres dan Cawpres.
Lalu jika pasca ada debat ada migrasi pilihan dan survei juga masih di bawah 50%, kenapa paksaan Pilpres 2024 harus 1 (satu) putaran begitu masif?. Ada apa?. Klaim atau narasi sesat saja?. Apa justru ada framing dan agitasi yang tersistem?. Apa malahan ingin menggiring opini publik dengan propaganda tertentu?.
Patut diduga akan ada gerakan yang ingin Pilpres 2024 hanya 1 (satu) putaran dengan segala cara?. Mayoritas hampir semua Lembaga Survei menyatakan sulit akan berlangsung Pilpres 2014 akan 1 (satu) putaran. Dengan alasan dan metodogi tertentu bagi mereka. Ada jenis Survei Forum Rektor PT MA yang dirilis juga potensi adanya 2 (dua) putaran Pilpres 2014 sangat rasional. Logis dan dapat diterima akal dan nalar sehat.
Penulis juga mencoba memberikan deskripsi dan fakta atas proses demokrasi itu. Walaupun berbeda aturan dan corak demokrasi dengan negara lain di dunia. Tidak ada salahnya dalam domain adanya Pilpres 2014 jika 2 (dua) putaran itu legitimasinya historisnya ada.
Kontestasi Pilpres dengan 2 (dua) putaran bukan sesuatu yang aneh. Wajar saja dalam negara demokrasi. Apalagi di Indonesia dengan keragaman bangsa. Pluralisme masyarakat yang begitu luar biasa.
Tidak mungkin akan hanya tertuju pada 1 pilihan saja. Ada alternatif lain. Menyebabkan suara terbelah dan menyebar. Sulit mengumpul pada 1 titik. Bukan dianggap Pilpres 2014 dengan 2 (dua) putaran akan sia-sia dan dianggap membuang anggaran APBN.
