PAMEKASAN,KANALINDONESIA.COM: Aksi demonstrasi penolakan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pamekasan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Jumat, 23 Agustus 2024, berlangsung ricuh.
Aksi demo ratusan Mahasiswa BEM Pamekasan, terlibat bentrok dengan petugas Keamanan Kepolisian Mapolres Pamekasan ketika berusaha merengsek masuk ke dalam gedung DPRD Pamekasan lantaran tak kunjung ditemui oleh perwakilan dewan.
Kendati demikian, situasi ketegangan tersebut sesaat kemudian berhasil dikendalikan oleh aparat kepolisian Mapolres Pamekasan yang bertugas mengawal jalannya demonstrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahrus Soleh, Koordinator aksi demo BEM Pamekasan mengatakan, bahwa aksi demonstrasi ratusan Mahasiswa BEM Pamekasan itu bertujuan untuk menyuarakan kekhawatirannya terhadap dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kebijakan tersebut.
Pasalnya, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja tersebut justru akan mendorong perilaku seks bebas di kalangan generasi muda.
“Kami menilai bahwa kebijakan itu sangat berbahaya bagi masa depan generasi muda. Alih-alih mencegah, justru akan memfasilitasi perilaku seks bebas.” kata Mahrus Soleh, Koordinator aksi demo BEM Pamekasan. Jumat, (23/08/2024).
Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa BEM Pamekasan ke kantor DPRD Pamekasan yang datang dengan membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap kebijakan tersebut, menuntut DPRD Pamekasan untuk segera menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat dan meminta agar PP tersebut dicabut.
“Kami mendesak DPRD untuk mendengarkan suara kami dan membawa tuntutan ini ke tingkat pusat. Kebijakan ini harus dicabut segera,” tegas Mahrus.
Sementara itu, Ali Masykur, anggota DPRD Pamekasan, yang menemui para demonstran menyatakan, bahwa pihaknya juga mendukung terhadap tuntutan mahasiswa tersebut.
Ia menegaskan, bahwa pihaknya juga menolak PP tersebut dan akan segera menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat.
“Kami di DPRD Pamekasan sepakat bahwa peraturan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita junjung. Kami tidak akan menganggarkan pengadaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja di Pamekasan,” tegasnya.
Usai ditemui pihak DPRD Pamekasan, ratusan massa aksi demo Aliansi BEM Pamekasan kemudian membubarkan diri dengan tertib. Kendati demikian, para demonstran berjanji akan terus mengawal isu tersebut dan siap melakukan aksi lanjutan jika tuntutannya tidak dipenuhi.(Ng/Rm/Red).
Baca berita lainnya di Google News Kanalindonesia.com
