JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: : Warga masyarakat di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, khususnya mantan perangkat desa dan kepala desa menyambut baik program tunjangan bagi mantan perangkat desa yang diusung pasangan Mundjidah Sumrambah.
Bahkan, salah satu program unggulan dari pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 ini, dianggap realistis oleh masyarakat, di kota santri.
Perlu diketahui, bahwa pasangan incumbent di pilkada Jombang itu, mengusung 29 program unggulan, dimana salah satunya adalah pemberian tunjangan bagi perangkat desa yang sudah purna tugas.
Pemberian tunjangan ini nantinya akan menggunakan anggaran APBD Kabupaten. Untuk besarannya tunjangan tersebut disesuaikan dengan kemampuan APBD.
Menanggapi hal itu, Darmadi mantan sekretaris desa (sekdes) Jogoroto, Kecamatan Jogoroto mengatakan bahwa, program unggulan yang digagas Mundjidah Sumrambah merupakan program yang ditunggu bagi mantan perangkat desa.
“Wah itu (program tunjangan perangkat Desa purna tugas) sangat diharapkan sekali, program itu kalau nanti bisa direalisasikan,” katanya, Rabu 13 November 2024.
Ia pun menjelaskan bahwa selama ini mantan perangkat desa, selain sekdes yang berstatus PNS, memang bener-bener mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah, dalam bentuk tunjangan bagi perangkat desa yang sudah purna tugas.
“Selain sekdes yang PNS, seperti saya ini, termasuk sekdes yang bukan PNS, memang sangat berharap sekali adanya perhatian dari pemerintah,” ujarnya.
Ia pun menjelaskan dengan adanya program itu, diharapkan para perangkat desa yang sudah purna tugas, bisa tetap memiliki kesejahteraan di hari tua nanti. Dan atas adanya program itu, pihaknya akan memberikan dukungan pada pasangan Mundjidah Sumrambah di pilkada Jombang.
“Ya kami memang mengharapkan perhatian untuk mendapatkan kesejahteraan di hari tua. Program ini sangat cocok sekali, dan saya akan mendukung Bu Mundjidah dan Mas Rambah,” tuturnya.
Sementara itu, Adi Purwanto mantan Kepala Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben, mengatakan bahwa program pemberian tunjangan pada mantan perangkat desa itu, merupakan program yang penting dan sangat dibutuhkan.
“Untuk tunjangan bagi perangkat desa, itu sangat penting dan sangat dibutuhkan. Karena saat ini bila perangkat Desa tidak didaftarkan ke BPJS ketenagakerjaan, otomatis kalau purna sudah gak dapat apa-apa,” katanya.
Ia pun menyebut bahwa program yang digagas Mundjidah Sumrambah ini, bisa menjadi pemerataan kebijakan, karena tidak semua Desa bisa mendaftarkan perangkat Desanya ke BPJS, karena terbentur kemampuan anggaran.
“Jadi kalau pembayaran iuran BPJS itu bergantung dengan APBDes milik Desa. Nah kalau ini ada tunjangan yang diprogramkan Bu Mundjidah dan mas Rambah, itu sangat bagus dan bermanfaat sekali, sekaligus pemerataan karena tidak semua Desa bisa mendaftarkan BPJS,” ujarnya.
Terpisah, Minardi mantan wakil ketua DPRD Jombang periode 2014-2019, dari partai Demokrat menyebut bahwa program tunjangan bagi perangkat desa yang purna tugas dari Paslon Mundjidah Sumrambah, merupakan program yang rasional dan masuk diakal.
Hal ini dikarenakan bahwa, anggaran di APBD Kabupaten Jombang, sangat mumpuni untuk merealisasikan program tersebut. Dan program itu bisa menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap tugas dan bakti para mantan perangkat desa.
“Saya rasa (progam) itu sangat rasional dan sangat dibutuhkan (mantan perangkat desa). Itu juga sebagai bentuk apresiasi pada mantan-mantan perangkat Desa,” tuturnya.(Elok)
Baca berita lainnya di Google News Kanalindonesia.com
